Jumat, 02 April 2010

humasgrobogan@gmail.com

http://humasgrobogan.com

Minggu, 09 Agustus 2009

humasgrobogan

http://humasgrobogan

humasgrobogan

http://humasgrobogan

humasgrobogan

http://humasgrobogan

Rabu, 29 Juli 2009

HUMAS PEMDA GROBOGAN

http://humasgrobogan

Selasa, 28 Juli 2009

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN NOMOR :050/ 306 /III/2008 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REHABILITASI GEDUNG STUDIO RADIO PURWODADI FM

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR :050/ 306 /III/2008
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REHABILITASI GEDUNG STUDIO
RADIO PURWODADI FM
TAHUN 2008

BUPATI GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Studio RSPD Purwodadi FM perlu di bentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi ;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu ditetapkan pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Gedung Studio RSPD Purwodadi FM Tahun 2008 dengan Keputusan Bupati Grobogan :
Mengingat :
1. Undang –Undangan Nomor Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4548) ;
3. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008;
7. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 4/2008, tanggal 16 Januari 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008 ;

M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Gedung Studio RSPD Purwodadi FM Tahun 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran surat keputusan ini ;
Kedua : Tugas Tim sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah ;
a. Mengadakan koordinasi sebagai persiapa awal dan persiapan akhir pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Studio RSPD Purwodadi FM ;
b. Melaksanakan Rehabilitasi Gedung Studio RSPD Purwodadi FM Tahun 2008 ;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Grobogan ;
Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2008, Anggaran Pengembangan Sarana, Prasarana, Informasi, dan Komunikasi pada Bagian Humas Setda Grobogan , pada Kegiatan Rehabilitasi Gedung Studio Radio Purwodadi FM Tahun 2008, Kode Rekening 1.25.1.20.03.15.12.5.2.2..
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PURWODADI
Pada tanggal, April 2008

BUPATI GROBOGAN



BAMBANG PUDJIONO


Tembusan dikirim Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan ;
2. Kepala BPKD Kab.Grobogan ;
3. Kepala Bawasda Kab.Grobogan ;
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Grobogan ;
5. Tim yang bersangkutan ;
6. A r s i p.




KEPUTUSAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

NOMOR :849/ 02 /III/2006
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN GROBOGAN

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Raperda Kabupaten Grobogan tentang LPPL perlu adanya Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Lambaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Grobogan ;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaraan Publik Lokal Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Keputusan Penanggung Jawab.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik ;
5. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan ;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 ;
10. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 050/526/2006, tanggal 23 Maret 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Stasiun Radio FM Grobogan ;

M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal FM Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotakan sebagaimana lampiran Keputusan ini ;
Kedua : Tugas Tim sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah ;
a. mengadakan rapat koordinasi untuk menentukan dan menetapkan tugas masing-masing anggota ;
b. mencari referensi dan data –data yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik dari dalam Daerah maupun luar Daerah ;
c. menyusun naskah akademik Rancangan Perda Kabupaten Grobogan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan menyerahkan naskah tersebut kepada Bagian Hukum Setda Grobogan untuk di proses menjadi Rancangan Peraturan Daerah ;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Grobogan ;
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006, Anggaran Pelayanan Publik Satuan Kerja Bagian Humas Setda Grobogan, pada Kegiatan Pembangunan Stasiun Radio FM Grobogan, Kode Rekening 01.03.2.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PURWODADI
Pada tanggal, 1 April 2006

KEPALA BAGIAN HUMAS
SELAKU
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN


ADI DJATMIKO, SH
NIP: 010 204 377
Tembusan dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Grobogan (Sebagai laporan )
2. Kepala BPKD Kab.Grobogan ;
3. Kepala Bawasda Kab.Grobogan ;
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Grobogan ;
5. A r s i p .

Keputusan Bupati GroboganNOMOR :050/ 306 /III/2008 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REHABILITASI GEDUNG STUDIO RADIO PURWODADI FM TAH

Bupati Grobogan Bersama Bupati Bali

Bupati Grobogan Bersama Bupati Bali
H.Bambang Pudjiono.SH

Jeep Komunity Grobogan

Jeep Komunity Grobogan
2000 Tenaga Kuda

Grobogan ,Rumah 1 RT Terbakar saat musim kemarau

Rumah beserta isinya ludes di lalap si jago merah ,Naas bagi warga Desa Kejawan, Kecamatan Tegowanu ,di lingkungan RT 03/ II ludes ,serta merta api menyambar yang mengakibatkan 8 rumah tak tertolong terbakar, Pukul 12.00 WIB Hari Jumat (17/7) suasana mendekati musim kemarau nampak sekali udara panas diduga akibat kebakaran terjadi dari arus listrik yang konsleting. Kebakaran yang terjadi hingga meluluh lantahkan 8 rumah tersebut mengakibatkan ratusan juta melayang ,sementara dar hasil pantauan Metro Realita korban yang kehilangan harta bendanya masing masing adalah Suhadi, (49) Kasio (73) Karsi (50) Tarmuji (50) Bejo (55) dan Mashudi (55).

Menurut pengakuan warga yang sempat memadamkan kobaran api tersebut Soleh (45) .”saat seperti ini di daerah juga kesulitan air sehingga kobaran api yang langsung cepat menyambar satu rumah dengan rumah yang lainya sulit sekali dipadamkan sehingga warga kuwalahan untuk memadamkan api tersebut.Desa Kejawan yang asri pada saat itu juga gempar puluhan ternak mati mendadak hangus terpanggang oeh si jago merah.Biasanya

Masyarakat desa tersebut membuat rumah dengan menggunakan kayu,hingga pada musim panas Kayu Jati dan tiang yang terbuat dari bambu mudah sekali terbakar.Sementara Penyebab kebakaran yang menelan harta benda baru dalam penyelidikan Polres Grobogan ,masih beruntung atas kejadian ini tidak ada korban jiwa..”semua kami serahkan kepad penegak hokum untuk mencari penyebab kebakaran tersebut ,karena pada saat kejadian banyak masyarakat desa yang menjalankan sholat Jumat ,juga kami berterima kasih kepada pihak Pemda Grobogan ,dan Kabupaten yang lain untuk peduli atensinya mengirimkan bantuan pemandam kebakaran meski terlambat karena jarak tempuh dan kondisi api yang bergerak cepat menyulut rumah satu persatu.”kata Camat Tegowanu Darmoyo (Ags)

Agus Murgan

Agus Murgan
Redaksi Metro Realita

Banyak Kata Banyak Bicara Penuh Aksi Hanya di Metro Realita

3 pelaku ditangkap saat nyabu di Grobogan

Usaha keras yang harus dilakukan kepolisian Resort Grobogan untuk menggulung gembong peredaran sabu sabu yang di pasok dari luar kota.Setelah satu demi satu tertangkap hingga (4/8) sekitar belasan pemakai sabu sabu yang sudah tertanggkap hingga sampai saat ini masuk tahanan rutan Purwodadi.Barang terlarang yang sudah diamankan polres Grobogan adalah dua paket sabu sabu dan alat penghisap.diduga kuat bahwa 3 tersangka tersebut sebagai pengguna bukan pengedar ,hingga saat ini Polres Grobogan masih mengembangkan dari mana asal psyikotropika diperoleh.Tepat Selasa (4/8) pukul 09.30 WIB 3 Pelaku yang berusia masih muda ini berhasil diringkus Kepolisian Polres Grobogan adalah Ven (27) warga Jn Gunung Lawu Purwodadi ,Wij (28) warga Perumda jalan Gajah Mada Purwodadi ,Sut (31) warga Jln Suhada Jagalan Purwodadi ,ketiganya ditangkap dari pengembangan pelaku pertama Ven baru kemudian menangkap temanya yang lain.

Proses penangkapan pelaku pertama Ven mulanya saat masih di dalam kios (counter HP) yang berada di Jl Kartini Purwodadi ,kemudian (Vend) mengaku dengan seorang temanya bernama (Wij) yang tertangkap di Pasar induk Purwodadi ,dan yang terakhir (Sut) ditangkap dirumahnya .Kapolres Grobogan AKBP Drs Isnaeni Ujiarto MSi menjelaskan, penangkapan ketiga pengguna narkoba ini berkat laporan dari masyarakat dan pengembangan polisi ,dan sementara untukpenyidikan kasus ini akan segera dikembangkan untuk menangkap pelaku yang lain berikut jaringan pengedarnya Pihak Polres Grobogan masih mengembangkan penyidikan Maraknya perdagangan Sabu sabu di Grobogan Saat diminta keterangan polisi di Mapolres Grobogan ,pelaku keduanya saling menuding hingga mengaku mendapat barang haram dari Sut alias Cece. Vend dan Wij mengaku membeli barang secara patungan dari Cece, warga Jagalan."Menurut tersangka barang itu dibeli dengan harga Rp 1,4 juta. Selanjutnya polisi menangkap Sut di rumahnya, "Setelah didesak asal sabu-sabu yang diedarkan untuk lebih jelas dalam penyidikan akhirnya pelaku mengaku bahwa sabu sabu tersebut dibeli dari seorang oknum anggota Brimob di Semarang. (Gus Murgan)

Wawancara Kadinas Koperasi Kabupaten Grobogan

Wawancara Eklusif

Kemajuan Koperasi Tergantung Kometmen

Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi. Untuk mengetahui lebih lanjut kemajuan dan perkembangan Koperasi di Kabupaten Grobogan, Gema Bersemi mewawancarai Kepala Dinas Koperasi UKM dan M Kabupaten Grobogan, Drs. Nus Ikhsan, MM. Berikut hasil wawancara tersebut.

Metro Realita (MR): Selamat Pagi Pak Nur (panggilan akrap Drs. Nur Ikhsan, MM). Bagaimana perkembangan koperasi di Kabupaten Grobogan saat ini?

Drs. Nur Ikhsan, MM (NI) : Kalau kita lihat perkembangan berbagai jenis koperasi yang ada di Kabupaten Grobogaan sampai saat ini cukup menggembirakan. Hal itu dapat di lihat dari data yang ada, hingga sekarang terdapat 407 berbagai macam koperasi, dengan jumlah anggota sekitar 100 ribu orang. Seperti KUD tercatat 24 buah, Koppontren ada 20 buah, Koperbun 2, Koptan 62, Koperasi ada 2 buah, KPPRI 58, Kopkar 17, Koperasi AD 1 buah, Koppol 1 buah, KSU tercatat 51, Koperasi Pasar 7, KSP dan KSPS ada 124 buah, Koperasi Telkom 1 buah, Koperasi Wanita 6, Koperasi Wredatama ada 11 buah, Koperasi Pepabri 3 buah, Koperasi Pemuda 2, Koperasi PKL 2, dan Koperasi lainnya tercatat 5 buah. Dari jumlah berbagai koperasi yang ada 70% diantara masih aktif dan beroperasi secara sehat. Sedang 30% lain non aktif dengan berbagai alasan. Masih ada pengurusnya, namun tidak beroperasi.

Perkembangannya, jika dibanding dengan daerah tetangga kemajuan koperasi kita, tidak mau kalah. Buktinya ya tadi, seperti saya katakan. Untuk itu, kemajuan koperasi tergantung dari kometmen, antara pengurus dan anggota koperasi itu sendiri. Maksudnya, maju dan tidaknya koperasi itu ada di tangan pengurus dan anggota. Koperasi yang di kelola mau di kemanakan. Itu tergantung dari mereka, dari hasil RAT yang setiap tahunnya dilaksanakan. Koperasi yang berasaskan dari anggota untuk anggota bukan untuk mencari profit/untung. Tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dari usaha yang dikelolanya.

MR : Koperasi tidak mencari profit, tapi ada beberapa koperasi yang menerima simpanan berjangka/deposito. Bagaimana sikap Dinas Koperasi UKM dan M ?

NI : Ya. Memang ada beberapa koperasi semacam KSP menerima simpanan berjangka/deposito. Namun hal itu tidak dibenarkan, baik oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Koperasi, maupun undang-undang perbankan. Karena hal itu jelas-jelas menyalahi aturan koperasi., ataupun melanggar AD/ART koperasi. Kalau ada koperasi bertindak seperti itu, semua resiko ditanggung oleh koperasi yang bersangkutan.

Koperasi boleh menghimpun dana dari anggota untuk pemupukan modal dan kemajuan koperasi. Mengimpun dana tidak untuk frofit, tapi untuk menambah modal dan pengembangan koperasi sesuai dengan bidang usaha.

MR :Kendala apa saja, yang menghambat perkembangan koperasi?

NI : Seperti saya katakan tadi, bahwa beberapa waktu lalu terjdi miss comunikasi. Ada koperasi yang mengumpulkan dana dengan jalan yang salah. Mereka menerima modal tidak untuk kepentingan anggota, namun mengembangakan ke luar koperasi. Memberikan jasa/bunga kepada pihak lain. Dengan kata lain, mencari frofit, tidak untuk kepentingan koperasi. Itu jelas tidak tiperbolehkan. Kedepan hal itu tidak akan terjadi lagi.

Sebab mulai tahun 2010 nanti akan diadakan pengawasan ketat dan pembinaan terhadap koperasi. Terutama koperasi yang menerima dana deposito, jelas itu di larang. Itu nanti akan menghambat perkembangan koperasi lainya. Soalnya koperasi yang sudah jalan secara sehat megatahui koperasi lain menerima deposito, mereka akan ikut-ikutan. Saya tidak menghendaki hal itu terjadi. Dinas Koperasi UKM & M mendatang akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat. Itu sesuai dengan amanat Kepmen Koperasi, bahwa dalam menjalankan usahanya koperasi harus mendapatkan pengawasan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pengawasan akan dilakukan secara periodik. Nantinya ada bidang tersendiri, untuk mengawasi perkembangan. Pengawasan itu merupakan perkembangan SOT dan struktural baru, yang sebelumnya belum ada, sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Kepmen Nomor 19, 20 dan 21 Tahun 2008.

Selain itu, untuk kemajuan koperasi sering dikirimkan pengurus koperasi untuk mengikuti Diklat ke Provinsi Jawa Tengah. Dengan peningkatan SDM itu, nantinya untuk diimplementasikan kepada pengurus lain, demi kemajuan koperasi mendatang. Hampir tiap minggu Dinas Koperasi UKM dan M mengirim peserta untuk mengikuti Diklat ke Provinsi Jawa Tengah.

MR :Sesuai dengan asas koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bagaimana koperasi ke depan?

NI : Koperasi ke depan, seperti dikatakan pak bupati dan wakil wakil tetap akan memperhatikan kemajuan koperasi dengan berbagai program, untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Bahkan saya diperintahkan bikin visi koperasi ke depan. Bagaimana pemberdayaan masyarakat secara ekonomis dapat melaksanakan kegiatan mereka sendiri. Jadi pengelolaan koperasi dari mereka sendiri. Tidak ada campur tangan dari pemerintah/pihak lain.

Untuk itu, kemajuan dan perkembangan koperasi tergatung dari kometmen mereka. Yaitu kometmen para pengurus dan anggota koperasi sendiri, untuk kemajuan dan perkembangan koperasi, seperti saya sampaikan tadi. (AS/US)

Hati Hati Banyak Penipuan Di Grobogan Berkedok Koperasi

Nama Soewarno (67) bagi warga Kabupaten Grobogan tidak asing lagi. Sebab selain dia dikenal sebagai mantan anggota DPRD dua periode, juga tokoh koperasi yang cukup perpengalaman. Berkiprah dalam dunia koperasi cukup lama, sehingga banyak mengetahui berbagai jenis perkembangan koperasi di Kabupaten Grobogan. Sebagai mantan anggota dewan, kini Soewarno, menjabat sebagai Ketua Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia Daerah) Kabupaten Grobogan. Menurut pengalamatannya, kini banyak koperasi disalahagunakan. Berkedok koperasi untuk menipu para anggotanya.

Ditemui di sela-sela kesibukanya, Senin (13/7) di Kantor Dekopinda, Soewarno Kepada Metro Realita menjelaskan bahwa, perkembangan Koperasi daerah Grobogan cukup menggembirakan, sekaligus prehatin. Gembira karena pekembangan berbagai koperasi daerah ini cukup pesat. Tercatat, kini tidak kurang berdiri 300 jenis koperasi yang telah berbadan hukum.

Perkembangan koperasi yang cukup pesat tersebut, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Koperasi, untuk mendirikan koperasi syaratnya cukup mudah. Dengan hanya pemmbetukan pengurus koperasi dan mempunyai modal minimal Rp 25 Juta, seseorang dapat mendirikan koperasi berbadan hukum. Makanya perkembangan koperasi di Kabupaten Grobogan jumlahnya sukup banyak, yaitu tadi sekitar 300 buah.

Dari jumlah itu, sebagian besar bergerak dalam bidang simpan pinjam. Namun di balik perkembangan koperasi tersebut, kini sebagian besar keadaannya cukup memprehatinkan. Karena wadah koperasi itu banyak disalah gunakan oleh pengurusnya. Berkedok koperasi yang berasaskan dari anggota untuk kesejahteraan anggota.

Pada kenyataannya tidak demikian. Banyak koperasi dengan mudah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk simpan pinjam dengan, bunga yang cukup memberatkan anggota. Selain itu, sekarang terjadi perkebangan baru, bahwa sebenarnya koperasi tidak diperbolehkan menerima dana deposito berjangka. Yang diperbolehkan menerima deposito hanya bank-bank besar yang mempunyai modal besar.

Tapi dilapangan tidak sedikit koperasi juga menerima dana deposito berjangka dengan bunga tinggi. Masyarakat sangat tertarik dengan penawaran itu. Mereka berbondong-bondong menyetorkan uang untuk di simpan di salah satu koperasi. Dengan harapan pada waktu tertentu mereka mendapatkan bunga, seperti yang diingkan.

Setelah jatuh timpo, deposito yang diharapkan tersebut sulit untuk di cairkan. Dengan berbagai alasan, pengurus koperasi yang bersangkutan,mengatakan belum ada dana. Akhirnya para nasabah kecewa, karena tidak dapat marik modal deposito, dan tidak mendapatkan bunga deposito, seperti yang diharapkan tersebut. Kalau sudah terjadi kasus seperti itu, siapa yang harus bertanggung jawab?.

Kasus seperti itu, sulit untuk ditangani, dan selalu lolos dari jeratan aparat penegak hukum. Yang rugi masyarakat. Untuk menghindari kerugian, masyarakat hendaknya hati-hati jika inginkan mendepositokan uang. Jangan mudah tergiur bunga deposito tinggi. Pada akhirnya uang tersebut, sukar untuk di tarik kembali. Lebih baik, memasukkan uang deposito dengan bunga wajar-wajar saja, tapi aman.

Kalai dikaji UU Nomor 25 Tahun 2002 tersebut, peraturan itu sudah tidak dapat mengikuti perkembangan saat ini dan UU itu harus di amandemen. Masalahnya hanya dengan modal minimal Rp 25 Juta seserang dapat mendirikan koperasi. Dengan kemudahan mendirikan koperasi, dalam perkembangaannya banyak disalahgunakan. Banyak masyarakat dirugikan dan menjadi korban akibat ulah para pengurus koperasi, mendahulukan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Itu sangat bertentangan dengan asas koperasi, yang mengutamakan kesejahteraan para anggotanya.

“Untuk menghindari berlarutnya penipuan berkedok koperasi, maka undang-undang tentang Koperasi tersebut, harus segera di amandemen, “kata Soewarno, mengakhiri bincang-bincang bersama Gema Bersemi. (Gus Murgan)

Bintangnya Humas Pemda Grobogan

Bintangnya Humas Pemda Grobogan
Wooow...Keren

Dunia Pendidikan Grobogan Dapat Tercoreng

Perjuangan yang dilakukan seorang guru SD Negeri 3 Mrisi Abdul Rokhim ,SPd SD (43) benar benar membuahkan hasil demi untuk mengungkap kebenaran ,keadilan dan menjunjung tinggi citra pendidikan Kabupaten Grobogan benar benar sudah terkabul ,Dengan usaha keras ditengah terik matahari berusaha datang ke kantor redaksi Metro Realita Jl Haym Wuruk Bnaran III Purwodadi dengan menghubungi lewat ponsel 08157789906

Mas Murgan tolong kami disini kami sudah dibuat rasa yang tak adil oleh pimpinan kami dan kami tinggalkan berkas tentang adanya tulisan dan berkas berkas pelanggaran yang telah dilakukan oleh kepala UPTD Dikdas Kecamatan Tanggungharjo,Sementara siang itu Murgan langsung ke Purwodadi untuk mengambil dua lembar data tersebut yang berisi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pendidikan tingkat Dasar Kecamatatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan tentang Proses Perekrutan calon Kepala Sekolah SD di UPTD Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo tidak mengacu pada Perda Bupati Grobogan No 54 Tahun 2007 Bab 5 Pasal VI ,Memotong gaji Ke 13 Guru SD Se Kecamatan Tanggungharjo setiap guru dipotong Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ,Meminta uang kepada SD Negeri 1 Mrisi ,SD N 3 Mrisi dan SD N 2 Ngambakrejo sebanyak a Rp 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah )yang akan mendapat bantuab DAK untuk rehab gedung SD.Dari ketiga kejadian inilah yang membuat para guru se Kecatan Tanggungharjo merasa Geram atas kejadian ini ,sehingga melalui Abdul Rokhim ,SPd SD Perkara ini juga di adukan Kepada Bupati Grobogan H Bambang Pudjiono ,SH dan komisi D di DPRD Kabupaten Grobogan pada (9/7) tahun 2009

Kepada Metro Realita Abdul Rokhim ,SPd mengatakan bahwa saat dalam penjaringan calon Kepala SD (25/5) 2009 sayadi supervise tim Kecamatan (2 Pengawas TK/SD mendapat nilai Predikat Baik ,setelah diajukan kemudian ditolak oleh Kepaa UPTD Kecamatan Tanggungharjo ,justru memunculkan guru GPOK yang didapat dari hasil tunjukan Kepala UPTD padahal guru tersebut hanya mengajar hanya 9 jam,Kejadian lainya juga menimpa Eko Hernowo,SPd ,beserta Istikomah S.Pd SD setelah diajukan untuk di jagokan namun ditolak oleh Kepala UPTD Tanggungharjo tanpa alasan yang tepat .tegas Abdul Rokhim S.Pd.

Kenyataan ini menimbulkan permasalahan di Kecamatan Tanggungharjo bahkan untuk calon kepala sekolah yang dirasa sudah mumpuni pinter dan vocal justru posisinya tersudutkan.Pendidikan tidak diarahkan untuk memanusiaan manusia secara utuh, lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bercorak materialistis, ekonomis, dan teknokratis; kering dari sentuhan nilai moral, kemanusiaan, dan kemuliaan budi. Padhal dalam membangun citra pendidikan di Kabupaten Grobogan perlu adanya tenaga trampil handal dan ulet bahkan dalam pendidikan lebih mengutamakan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati nurani, emosi, dan spiritual. Imbasnya,dengan perilaku tersebut memotong gaji 13 dengan menggunakan jabatan sebagai kepala UPTD maka apresiasi keluaran pendidikan akan berdampak terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran dan kemuliaan budi jadi nihil. Mereka jadi kehilangan kepekaan nurani, cenderung bar-bar anarkhis, besar kepala, dan mau menang sendiri.

Dunia Pendidikan Kabupaten Grobogan kembali tercoreng akibat ulah oknum pendidik yang kurang bertanggung jawab tentang resiko apa yang telah di perbuat .Hingga makna pendidikan yang hakiki adalah upaya untuk memberikan ruang kesadaran kepada siswa didik untuk mengembangkan jatidirinya melalui proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sudah terabaikan. Namun, seorang Pimpinan harus sanggup melahirkan generasi yang utuh jatidirinya. Mereka memang cerdas, tetapi telah kehilangan sikap jujur dan rendah hati. Mereka memang terampil, tetapi nihil apresiasinya terhadap sikap tenggang rasa, santun, dan kesalehan hidup hingga menghalalkan segala cara dengan memotong gaji ke 13 guru Kecamatan Tanggungharjo secara semena mena.

Upaya dan Tindakan Abdul Rochim membuahkan Hasil

Sementara Dra Siti Khunaenah UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Tanggungharjo Dipanggil Komisi DPRD Grobogan untuk diklarifikasi soal pemotongan gaji ke 13 para guru SD,namun dengan disaksikan oleh puluhan wartawan Siti Khunaenah hanya dapat menangis menyesali perbuatanya.Ibarat Nasi sudah menjadi bubur perilaku aksi reaksi tanpa memikir dampak dari perbuatanya maka kasus ini justru lebih memanjang.Hingga di hadapan anggota komisi D oleh Ketua Komisi D di gedung DPRD Kabupaten Grobogan Misbach SAg MSi, bersama Wakil Ketua DPRD Drs Supomo, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Grobogan Drs H Bambang Rusminto dan anggota Komisi D yang hadir dalam rapat di Komisi D, Rabu (15/7),Kepala SDN 1 Mrisi, Elviati, Kepala SDN 2 Ngambakrejo, Siswanto dan Kepala SDN 3 Mrisi, Siarto dalam sidang bedah pendapat terkait pemotongan gaji 13.

Ketika giliran Ketua Komisi D meminta agar Siti Khunaenah menjelaskan soal pemotongan gaji ke 13 dan tarikan uang sertifikasi guru senilai Rp 400.000 per guru, Kepala UPTD tersebut langsung menangis.”Demi Allah Pak, saya tidak pernah memerintahkan anak buah saya untuk memotong gaji ke 13,” tegas Siti Khunaenah. Namun ketika dicecar pertanyaan, Siti Khunaenah mengelak uang tersebut merupakan sumbangan namun akhirnya mengakui adanya pemotongan gaji ke-13 para guru SD tersebut.menurut siti pemotongan tersebut adalah kesepakatan para kepala sekolah,A Rp 20.000, uang yang terkumpul Rp 2,3 juta digunakan untuk memberi tiga tenaga wiyata bakti, membeli kipas angin dan untuk keperluan pengambilan gaji ke-13 senilai Rp 500.000,” kata Siti Khunaenah.Dalam rapat tersebut Ketua Komisi D sempat berang dengan sikap Kepala SDN 3 Mrisi, Siarto yang mengelak soal surat pernyataannya tentang pemotongan gaji ke- 13. Namun setelah ditunjukan akhirnya mengaku dia terjepit sehingga terpaksa menandatanganinya.

Kepala Dinas P & K Kabupaten Grobogan Drs H Bambang Rusminto Seharusnya gaji 13 diterima utuh tidak perlu adanya potongan potongan lain apalagi untuk membeli kipas dll kami tegaskan bahwa bila ada guru ,kepala sekolah masih ada yang merasa dipotong bisa diminta kembali atau Kepala UPTD Siti Khunaenah harus segera mengembalikan hak hak guru atau kepala sekolah untuk sangsi yang lain nanti bisa kita ikuti perkembanganya” tegas Bambang Rusminto (Gus Murgan)

DPRD GROBOGAN PANGGIL UPTD PENDAS TANGGUNGHARJO

Soal pemotongan ini bahkan sudah sampai di telinga anggota DPRD Grobogan. Wakil Wakil Ketua DPRD Grobogan Ir HM Nurwibowo Senin (13/7) menyatakan, pihaknya selaku wakil rakyat dari Tanggungharjo dan asli warga setempat menyayangkan soal pemotongan tersebut.Peristiwa pemotongan gaji ke-13 itu terjadi saat para guru mengambil gaji di Kantor UPTD Tanggungharjo belum lama ini. Gaji ke-13 yang mereka terima langsung dipotong Rp 20.000 oleh oknum UPTD yang mengaku hal itu atas perintah Kepala UPTD Tanggungharjo Dra Siti Khunaenah.Sementara Kepala UPTD Tanggungharjo Dra Siti Khunaenah SPd ketika dikonfirmasi wartawan melalui telepon menyatakan tidak tahu mengenai pemotongan gaji ke-13. ”Akan saya klarifikasi ke staf yang dimaksud mengenai pemotongan gaji ke-13 para guru SD,” jelasnya.

EXSTRA JOOSS

EXSTRA JOOSS
H .Icek Baskoro ,SH

PELANTIKAN IDI GROBOGAN PERIODE 2008-2011

Untuk menunjang cepat sembuh pasien dari sakitnya, dokter jangan sampai lepas komunikasi dengan pasien. Sebab untuk lekas sembuh pasien membutuhkan pelayanan yang terbaik dari dokter termasuk komunikasi mengenai penyakit yang dideritanya.Oleh karena itu, jaga komunikasi antara pasien dan dokter harus terus tetap di bina, untuk mencapai kesembuhan tersebut.

Wakil Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Jawa Tengah Dr. H. Joko Widiyanto,MH.Kes mengatakan hal tersebut, usai melantik Pengurus IDI Cabang Kabupaten Grobogan Periode 2008-2011 yang berlangsung di Aula RS. Permata Bunda Purwodadi,Ketua IDI Grobogan terpilih Periode 2008-2011 Dr.H Sgus Kurnia,Sp.PD yang dilantik, menggantikan, Ketua IDI lama Dr.H.Utomo.DS,Sp.OG. Hadir dalam acara itu, Wakil Bupati Grobogan H. Icek Baskoro, SH, Kepala SKPD terkait, Jajaran IDI Grobogan dan undangan.

Lebih lanjut Dr.H. Joko Widiyanto menjelaskan bahwa, ada dua hal yang harus dilakukan Ketua IDI Cabang Kabupaten Grobogan terpilih, yaitu dr. Agus Kurniawan berserta pengurus lainnya.Kedua hal itu, diantanya belajar dari pengurus lama Dr.H. Utomo.DS.Sp.OG yang tiga periode menjabat Ketua IDI Cabang Kabupaten Grobogan banyak pengalaman yang mampu menjaga keharmonisan antara pengurus dan anggota IDI yang dipimpinya, sehingga menjadi solid. Dan kedua, pelaksanaan tugas baru mendatang harus mampu melanjutkan program pengurus IDI yang lama.

Disisi lain dikatakan, banyak organisasi di Indonesia terpecah, gara-gara pengurusnya tidak mampu menjaga iklim kondusif antara pengurus dan anggotanya. Pengurus IDI Cabang Grobogan jangan sampai seperti itu. Jaga siroturohmi antara pengurus dan anggota,dan jaga kesatuan dan persatuan antara pengurus dan anggota.Pada kesempatan itu, Wakil Bupati H. Icek Baskoro, SH menjelaskan, kebutuhan akan dokter yang professional dan mempunyai kompentensi global tidak terelakkan lagi. Hal itu karena masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat bertambah rumit dan berfariasi. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dokter yang bermutu dan terjangkau terus meningkat. Ditambah pelayanan kesehatan dengan teknologi, serta perralatan kedokteran yang semakin canggih.

Disadari bahwa, pembangunan kesehatan merupakan upaya pembanguna multi dimensi yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Pembangunan kesehatan hanya dapat dilakukan dengan baik, bila terjadi sinergime antara pelaku pembangunan kesehatan, termasuk dokter sebagai unsure masyarakat dan swasta.Ikatan Dokter Indonesia sebagai unsur organisasi profesi kesehatan, sangatlah besar peranannya dalam mensukseskan pembangunan di Indonesia. Telah banyak hasil kiprah IDI dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Grobogan, utamanya dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat.

Sementara itu, Ketua IDI terpilih Dr.H. Agus Kurnia,Sp.PD usai dilantik bersama pengurus lainnya dalam kesempatan itu menjelaskan, menyatakan kesediannya sebagai Ketua IDI Periode 2008-2011. Namun untuk memimpin anggota IDI Kabupaten Grobogan yang kini berjumlah 150 dokter bukan perkara yang mudah. Meski begitu, pihaknya bersama segenap pengurus siap melaksanakan tugas tersebut.

Dikatakan, Anggota IDI sebanyak itu terdiri dari berbagai disiplin ilmu kedokteran mempunyai karakter berbeda. Ada yang bekerja di pemerintahan dan ada pula yang prakatek mandiri, karena keterbatasan kemampuan pemerintah.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua IDI Periode 2008-2011, pihaknya minta kepada semua pengurus dan anggota agar bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa bantuan, pihaknya menyadari tugas yang diimbannya tak akan sukses.

“Saya berharap, untuk mengemban tugas sebagai Ketua IDI Cabang Kabupaten Grobogan cukup satu periode saja, “katanya singkat, yang di sambut tepuk tangan hadirin.Sedang Pengurus lengkap IDI Cabang Kabupaten Grobogan Masa Bhakti 2008-2011 yang dilantik masing-masing : Penasehat Dr.H. Utomo.DS, Sp.OG, Dr.H.Mulyono Sadini. Drs. H.Imam Santosa,M.Kes. Ketua DR.H.Kurnia,Sp.PD, Wakil Ketua I: Dr.H.Sidik Santosa, MM. Ketua II: Dr.H.Henny Sutrisno,MM. Sekretaris Dr.Budi Setiawan. Wakil Sekretaris: Dr.H. Mulyanto.M.Kes. Bendahara : Dr.Hj.Titik Wahyuningsih. Wakil Bendahara: Dr. Ririn Pramihapsari.Pengurus IDI tersebut dilengkapi beberapa seksi-seksi. Diantaranya Seksi Organisasi dan Pengembangan Profesi: Dr.H. Hasyim, Sps, Dr. H.Toni.SpB, Dr.Djatmiko, Dr.Ririn Adiyanti. Seksi Pengabdian: Dr. H.Tarno,Sp.Kj, Dr.Neovarseno Birahendi, Dr. Hj.Rinjani, Dr. sarifah Sertani, Dr.Oktavi.KD. Seksi Hukum: Dr. H.Aghadi,Sp.THT, Dr.H.Tohari Angkasa, Dr.H.Teloga Wismo, Dr. Retno Mratihartani. Seksi Olahrga: Dr.Markus Dwi Agus, Dr.H. Teguh Rohadi, Dr. Joko Susilo dan Dr. Mei Martuti.

Yang lain, Seksi Humas dan Kemitraan: DR.H.Muhajir,S.SpA, Dr. Eko Takaryanto, Dr. Nuril Huda, Dr. Wahyu Triharyadi, Dr. Fangiwati Bhandra. Untuk Koordinator Wilayah Kradenan: Dr. Sauful Hariyanto. Koordinator Wilayah Wirosari: Dr. Hartono. Dan Koordinator Wilayah Purwodadi Dr. Diana. (Djo/AS/Gus Murgan)

210 Peserta Ikuti Pelatihan Teknik Analisis Gender

Sebanyak 210 perserta secara bertahap berasal dari SKPD terkait mengikuti Pelatihan Teknik Gender yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Grobogan, Senin (1/5). Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan PP,PA dan KB Kabupaten Grobogan, sebelumnya di buka oleh Assisten III Sekda Drs.H. Sri Mulyadi, MM. Hadir dalam acara itu, Muspida, Sekda, para Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD terkait dan undangan.Ketika membacakan sambutan Bupati Grobogan, Drs.H. Sri Mulyadi, MM mengatakan, UUD 1945 telah mengamanatkan secara implicit bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Amanat tersebut telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Selama ini pendekatan pembangunan yang dilaksanakan belum secara khusus mempertimbangkan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki. Hal itu, berpengaruh terhadap timbulnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan, yang akhirnya menimbulkan permasalahan Gender.Yaitu penguasaan, peminggiran ,citra baku ,kekerasan ,dan beban kerja ganda yang mengakibatkan tanggungan social perempuan lebih berat.Sementara itu ,Ketua Penyelenggara Nunik Sungkowowati,SH,MH melaporkan, bahwa Pelatihan Teknik Analisis Gender yang diikuti oleh 210 peserta dilaksanakan selama 4 hari, masing-masing angkatan berlangsung 2 hari. Peserta sebanyak itu, terdiri dari 95 orang PPTK Badan/ Dinas/Kantor/Bagian, kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Grobogan, 30 orang Kepala Puskesmas dan 85 Kepala UPTB/UPTD se-Kabupaten Grobgan.

Pelatihan tersebut mempunyai maksud dan tujuan. Diantaranya agar para pejabat PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) yang merupakan perencana program paling awal mempunyai kerangka analisis dalam perencanaan, merumuskan dan menyusun rencana aksi. Selain itu, sebagai masukan dari analisis tingkat mikro untuk merumuskan kebijaakan berwawasan gender.Analisa kebijakan reponsif gender bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan mulai dari perenncanaan samap dengan pengalokasian anggaran yang reponsif gender.Bertindak sebagai nara sumber dalam pelatihan tersebut masing-masing; Dra. Hj.Indra Kertati,M.Si dan Drs. Setyohadi Pratama,M.Si dari LPPSP (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembngunan) Provinsi Jawa Tengah.

10 Bidang Kritis Ketika menyampaikan materi Indara Kertati menjelaskan bahwa, ada 10 bidang kritis yang harus menjadi perhatian kita semuadalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Masing-masing 1).Perempuan dan Kemiskinan. 2).Perempuan dan Pendidikan. 3).Perempuan dan Kesehatan. 4).Perempuan dan Ekonomi. 5).Perempuan dalam hokum dan Hak Asasi Manusia. 6). Perempuan Dalam Politik dan Pengambilan Keputusan. 7).Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. 8). Mekanisme Institusional untuk kemajuan perempuan. 9).Perempuan dan Lingkungan Hidup, dan 10). Perempuan dan Media.Selanjutnya dikatakan, setelah para peserta mengikuti pelatihan teknik analisis gender diharapkan mampu untuk mengindentifikasi dan menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya isu gender. Selain itu, mampu merumuskan permasalahan ketimpangan gender dan mengupayakan solusi dalam menyusun rencana aksi, yang merupakan refleksi cerminan blue print pembangunan dengan mengurangi dan menghilangkan ketimpangan gender. (Murgan).

tanda tangan spanduk dengan panjang 6 meter

Wakil Bupati Grobogan Tandantangani Spanduk Peduli Lingkungan

Wakil Bupati Grobogan H. Icek Baskoro,SH bersama Muspida secara simbolis menandatangani spanduk sepanjang 6 meter, sebelum memberangkatkan sepeda sehat “Ayo Ngepit Bareng” dalam serangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2009, yang berlangsung di Jalan Gatot Subroto 6 Purwodadi, Jumat (5/6). Pemberangkatan “Ayo Ngepit Bareng” yang ditandai dengan pengipasan bendera dihadiri para Assisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, dan undangan.

Dalam kesempatan itu, H. Icek Baskoro,SH menjelaskan perubahan iklim global telah meyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi. Hal it, diperkuat dengan bertamahnya jumlah penduduk dunia yang tidak seimbang dengan ketersediaan sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan akan pangan dan energi di berbagai Negara.

Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi global yang terjadi hamper seluruh Negara dunia, upaya mengatasi pangan dan energi kerap kali melupakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Misalnya ekploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan kaedah lingkungan serta melepas emsi gas karbon dioksda (CO2) secara berlebihan dari industri yang tidak ramah lingkungayang secara nyata menyerbabkan perubahan iklim global.

“Lingkungan yang kita nikmati ini adalah merupakan pinjaman dari generasi yang akan datang. Mari kita jaga dan pelihara bersama lingkungan ini, untuk kehidupan untu kita dan anak cucu kita nanti. Sehingga misi kita mewujudkan Grobogan ramah lingkungan dapat terwujud, “katanya.

Ketua Penyelenggara Agus Prastowo Nugroho,SH,MM melaporkan bahwa, kegiatan “Ayo Ngepi Bareng” merupakan salah satu kegiatan memperingati Hari Lingkugan Hidup tahun 2009, sebagai upaya mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor dan, mengolahragakan masyarakat dengan bersepeda bareng.

Adapun kegiatan yang diikuti oleh Dinas/Instansi Se-Kabupaten Grobogan, dan masyarakat umum mengambil rute star depan pendopo Kabupaten Grobogan Jalan Gatot Subroto 6 Purwodadi. Melintasi Jalan Kota Purwodadi yaitu Jalan DI Pajaitan, Tugu Ganesa JL dr. Sutomo, Simpang Lima, Jalan Gajah Mada menuju terminal bus Purwodadi. Sampai terminal bus Purwodadi berhenti sebentar, sekitar 15 untuk kerja bakti.

Kemudian melanjutkan perjalanan bersepeda menuju pasar ngejok melewati tugu tani. Sesampai pasar nglejok rombongan kerja bakti untuk yang kedua kalinya, dengan memungut sampah. Usai kerja bakti dari pasar Nglejok Wakil Bupati bersama Muspida, Kepala SKPD dan peserta “Ayo Ngepit Bareng” menuju pendopo melintasi Jalan A. Yani.

Kerja bakti dilakukan untuk menjadikan Kota Purwodadi tetap bersih, dalam upaya mempertahkan penghargaan Adipura, yang baru saja di terima langsung oleh Bupati Grobogan H.Bambang Pudjiono, SH dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, pada 5 Juni 2009. (AS)

Komposisi

Melanggar Amdal Dapat Dipidana

Oleh: AMAD SUBADI ,SH

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia saat ini, sebagian besar modal berasal dari alam. Dalam mengekploitasi alam seisinya hendaknya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Mengabaikan Undang-undangan dalam mengekploitasi alam akan berakibat fatal, baik masa sekarang dan masa yangakan dating, dengan terjadinya berbagai bencana alam. Oleh sebab itu, pemanfaatan alam seisinya untuk pembangunan harus bijaksana.

Terlebih industri/perusahaan yang mengekplotasi alam dan membuang limbah sembarang dalam proses industri, berdampak penting dan besar, mecemari lingkungan hidup dapat dipidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahu 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pidana tersebut ditujukan kepada industri/perusahaan berskala besar yang membuang limbah sembarangan, baik secara dolus (sengaja-red) maupun culpa (kealpaan) dan tidak dilengkapi dengan UPL (Unit Pengeloh Limbah) sesuai Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Undang-Undang Nomor 23/1997 pada intinya menjelaskan bahwa, pengelolaan lingkungan bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat, terutama dunia usaha yang berdampak pada lingkungan hidup. Dalam hal itu yang harus mendapat perhatian, khususnya pemrakarsa, sebelum industri/perusahaan berdiri, hendknya dilengkapi Amdal. Amdal disusun sebagai pemantau perubahan lingkungan sejak industri/perusahaan sebelum berdiri, hingga menghasilkan produk.

Amdal adalah merupakan instrument untuk mengatisipasi dampak besar dan penting yang mungkin bakal terjadi, akibat kegiatan industri/perusahaan. Antisipasi dampak dapat dilakukan melalui tahapan praoperasonal, operasional maupun pasca operasional.

Dari tahapan itu, masing-masing mempunyai dampak terhadap Fiskim (Fisik, Kimia), social, budaya, dan kesehatan masyarakat. Aspek-aspek tersebut harus dapat diminimalkan untuk mengurangi dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Amdal Fiktif

Seperti pernah dikatakan mantan Menteri Lingkungan Hidup,Emil Salim, bahw banyak Amdal fiktif yang dilakukan pramakarsa sebagai syarat untuk mendirikan industri/perusahaan, hanya untuk memenuhi syarat administrasi. Sedang, manteri Menteri LH lainnya, Sonny Keraf, mengatakan perlu sangsi berat dan denda sebesar-besarnya bagi pengusaha tersebut, melanggar Amdal. Hal itu dilakukan agar industri/perusahaan berpotensi dampak lingkungan cukup besar dan penting, membahayakan lingkungan , harus bersedia membanun UPL (Unit Pengolah Limbah, agar tidak mencemari lingkungan .

Apa yang dikatakan mantan Meneg Lingkungan Hidup tersebut sangatlah beralasan. Sebab jika kita mengingat bencana lingkungan hidup yang pernah dialami Begara Jepang dengan terjadinya malapetaka yang mengerikan. Pada akhir tahun 1953 diantara penduduk nelayan dan keluarganya di sekitar Teluk Minamata di Teluk Kyusu, yang makan utamanya terdiri atas ikan, terjadilan wabah Neurologi yang tidak menular. Pada penderita secara progresif mengalami melemahnya otot, hilang penglihatan, terganggu fungsi otak, dan kelumpuhan dalam banyak hal berakhir dengan koma dan kematian. Penyakit itu dulu belum dikenal oleh dunia kdokteran.

Baru pada tahun 1959 dapatlah ditunjukkan, penyakait tersebut disebabkan oleh knsumsi ikan yang tercemar oleh metilmerkuri . Sumber metilmerkuri dari limbah yang mengandung Hg dari beberapa pabrk kimia milik Chisso C yang memproduksi platik PVC, berlokasi di sekitar Teluk Minamata.

Oleh pengusaha, limbah tersebut telah di buang di Teluk Minamata selama beberapa tahu sebelum tahun 1953. metilmerkuri terbentuk dari asetaldehide dan air raksa organic yang digunakan sebagai katalisator. Penyakit tersebut kemuduain dikenal sebagai penyakit minamata. Penyakit itu terjadi kembali pada tahun 1964-1965. penyakit itu terjadi dinegara yang sama (Jepang) , dipantai laut Utara Tokyo. Ledakan ke tiga terjadi pada tahun 1973 di Goshonaro dipulau Makhusu yang berhadapan dengan Teluk Minamata.

Malapetaka pencemaran lingkungan yang terjadi beberapa kali di Jepang tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Negara kita.

Contoh lain, dewasa ini telah kita ketahui lewat media massa bahwa sebuah kapal tengker asing yang mengangkut oli bekas di perairan Tegal, bocor. Akibat kebocoran itu, oli bekas kemana-mana mencemai perairan Tegal, Jateng. Yang lebih tragis akibat kejadian itu ikan-ikan di laut perairan Tegal banyak yang mati. Hal itu, karena cahaya sinar matahari tidak mampu menembus ke dalam laut, sehingga ikan-ikan tersebut kekurangan oksigen. Demikian juga para nelayan Tegal banyak yang kehilangan mata pencarian. Padahal menangkap ikan merupakan pekerjaan satu-satunya, bagi mereka.

Demikian pula ,kejadian yang menimpa warna masyarakat Sayung, Kabupaten Demak yang berbatasan dengan kota Semarang ,beberapa waktu lalu terpaksa harus mengajukan protes terhadap pemilik sebuah Bonanza. Pasalnya perusahaan itu telah mencemari lingkungan akibat limbah yang tidak dikelola dengan baik.

Setelah diselidiki oleh sebuah tim Pemda Propinsi Jawa Tengah, ternyata perusahaan tersebut tidak dilengkapi Unit Pengolah Limbah (UPL). Padahal perusahaan yang berskala besar yang mungkin menimbulkan dampak lingkungan, menurut ketentuan harus dilengkapi UPL.

Tim Pemprov memberi toleransi agar perusahaan sabun itu, sebelum limbah proses cair sebelum di buang kea lam bebas, hendaknya di olah dulu melalui UPL. Tapi anjuran tersebut tidak di gubris. Warga sekitar tidak tahan adanya bau limbah sabun, karena pencemaran air. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya Tim Propinsi Jawa Tengah akhirnya menutup perusahaan sabun tersebut.

Terjadinya kasus pencemaran air yang melanda warga Demak dan di Teluk Minata mata di Jepang merupakan pengalaman berharga bagi kita semua. Bertolak dari kasus tersebut, bagi aparat jangan mudah pemberi ijin perusahaan yang mungkin menimnbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Hendaknya sebelum industri/perusahaan berdiri, dikaji sehingga pada masa mendatang tidak terjadi pencemaran, baik, udara, air maupun tanah.

Undang-undangan No.23/1997

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Kentuan Pokok Lingungan Hidup merupakan instrument untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Di dalam UU Nomor 23/1997 disamping pengusaha harus bertanggunga jawab bila terjadi pencemaran, akibat limbah industri, dalam hal ini organisasi non pemerintah dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bahkan masyarakat sebagai korban pembuangan limbah pencemar, diijinkan untuk menggugat industri/perusahaan yang bersangkutan. Dalam kata lain masyarakat dapat menggugat secara class action /perwakilan.

Pengaturan calss action dalam UU tersebut sesuai pasal 37 s.d 39. pasal 37 ayat 1 “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pangadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai ke berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat, “ dan seterusnya.

Selain class action pasal-pasal undang-undangan tersebutmembedakan 2 jenis tindakan pidana (feit) lingkungan yang bersifat mandiri dan tindakan pidana yang berhubungan dengan ijin. Tindakan pidana mandiri dilakukan oleh pengusaha yang sengaja berbuat jahat yang merupakan tindakan pidana matriil. Sedang pidana terkait dengan ijin, terjadi dengan lebih dahulu melanggar ketentuan-ketentuan dari ijin usaha/kegiatan yang merupakan tindakan pidana formal.

Bila tindakan dilakukan dengan sengaja, maka sangsi pidana sesuai pasal 41 (1) UU No. 23/1997 berbunyi “Barang siapa yang secara melawan hokum dengan sengajakan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau merusak lingkungan hdup, diancam pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Ayat (2) “ mengakibatkan orang mati atau luka berat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Adapun tindakan yang terkait dengan ijin melanggar pasal 34 s.d 47, adalah dilakukan dengan sengaja melanggar ketentuan Undanga-undangan.

Pasal 47 terhadap perilaku tindakan pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib, berupa (a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana, dan atau (b) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan,dan atau (c) perbaikan akibat tindakan pidana, dan atau (d) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau (e) meniadakan di bawah pengampu paling lama 3 (tiga) tahun.

Di Luar Pengadilan

Kasus-kasus tindakan di ndonesia, seperti contoh di atas, pelanggaran pencemaran lingkungan hidup di atas, dapat diselesaikan bukan saja melalui Pengadilan Negeri, tapi dapat juga di laur pengadilan. Hal itu sesuai dengan Paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, tanggal 17 Juli 2000, tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Dalam PP tersebut dijelaskan di luar pengadilan melalui jasa pelayanan, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Lembaga itu, pasal (1) bersifat bebas dan berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan penyediaan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa, baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya.

Kebebasan memilih jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai PP tersebut, adalah merupakan upaya pemerintah untuk memperdayakan masyarakat, yang dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, tidak pernah di singgung.(Dari berbagai sumber).

Info Lengkap

SATPOL PP GROBOGAN JANGAN ASAL MAIN TANGKAP MASYARAKAT KECIL Saya Bekerja Bukan Maling & Koruptor

Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Sabtu (18/7), menggelar razia gelandangan dan pengemis liar Razia dipimpin Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan Daru Wisakti SH itu menangkap kurang dari lima Gepeng yang berkeliaran di Kota Purwodadi. ”Kami hanya menangkap satu orang pengemis dan dua orang gila. Tidak tahu kok tiba-tiba mereka menghilang. Apa lagi liburan ya,” ujar Daru berseloroh di sela-sela kegiatan razia.Razia melibatkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dimulai sejak pagi. Belasan anggota

Satpol dengan menggunakan dua mobil bergerak dari pusat Kota Purwodadi menuju selatan. Mereka menemukan seorang pengemis di Jl Diponegoro dekat GOR Simpang Lima Purwodadi. Setelah itu sampai perbatasan Danyang, tim razia tidak menemukan satu orang pun Gepeng. Barulah setelah memutar Jl R Suprapto dan Jl Sudirman, petugas razia menemukan dua orang gila. Kemudian ketiga pengemis dan orang gila tersebut langsung digelandang ke Panti Rumekso di Jl S Parman. Petugas razia sempat menemukan seorang gelandangan yang berada di deretan kios di Terminal Angkot Purwodadi. Gelandangan berusia lanjut tersebut terbaring dalam kondisi sakit sehingga tidak dibawa. ”Nanti baru akan kami bawa ke rumah sakit untuk diobati, karena informasinya masih ada keluarganya,” terang Kepala Satpol PP.Hingga siang razia yang digelar menyisir Jalan A Yani, Pasar Nglejok, Jalan Gajah Mada dan Terminal Purwodadi, petugas hanya menemukan seorang pemulung yang sempat dikira orang gila. ”Razia dalam rangka kebersihan dan ketertiban ini akan kita lanjutkan hingga Kecamatan Godong dan Gubug,” tegas Daru Wisakti. Keberadaan gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kabupaten Grobogan selama ini dinilai sudah meresahkan.Namun anehnya, ketika Satpol PP dan petugas Dinas Sosial setempat menggelar razia, Sabtu (18/7), tiba-tiba mereka menghilang.Alhasil, razia yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan

Daru Wisakti SH kemarin hanya menangkap kurang dari lima Gepeng yang berkeliaran di Kota Purwodadi.”Kami hanya menangkap satu orang pengemis dan dua orang gila. Tidak tahu kok tiba-tiba mereka (Gepeng-red) menghilang. Apa lagi liburan kali ya...” ujar Daru kepada Espos di sela-sela razia.Razia melibatkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dimulai sejak pagi. Belasan anggota Satpol, dengan menggunakan dua mobil, bergerak dari pusat Kota Purwodadi menuju selatan.Anggota menemukan seorang pengemis di Jalan Diponegoro, dekat GOR Simpang Lima Purwodadi. Setelah itu, sesampai di perbatasan Danyang, tim razia tidak menemukan satu orang pun Gepeng.Barulah setelah memutar jalan protokol R Suprapto dan Jenderal Sudirman, petugas menemukan dua orang gila. Kemudian, ketiga pengemis dan orang gila tersebut langsung digelandang ke Panti Rumekso di Jl S Parman.Petugas sempat menemukan seorang gelandangan di deretan kios di Terminal Angkot Purwodadi. Gelandangan berusia lanjut itu terbaring dalam kondisi sakit, sehingga akhirnya tidak dibawa. ”Nanti baru akan kami bawa ke rumah sakit untuk diobati,” terang Kepala Satpol PP.
Hingga Sabtu siang, razia yang digelar menyisir Jl A Yani, Pasar Nglejok, Jl Gajah Mada dan Terminal Purwodadi, petugas hanya menemukan seorang pemulung yang sempat dikira orang gila. ”Razia dalam rangka kebersihan dan ketertiban ini akan kami lanjutkan sampai Kecamatan Godong dan Gubug,” tegas Kepala Satpol PP Daru Wisakti.

Penari Hebat Masa Milinium

Penari Hebat Masa Milinium
Ahli Pecut ,Grobogan

Jeep Dragon

Jeep Dragon
Mr Gus Murgan

Simbol Kemenangan & Kebahagiaan

Simbol Kemenangan & Kebahagiaan
Jayalah Grobogan

Penyakit Masyarakat Jangan Di Pandang Sebelah Mata

Fenomena ini masih kerap terjadi di Kabupaten Grobogan Gepeng dan Pengemis liar (18/7) ditertipkan oleh satpol PP yang langsung dipimpin oleh Daru Wisakti SH ,Razia melibatkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dibantu oleh anggota anggota Satpol lainya, dengan rombongan bergerak dari pusat Kota Purwodadi menuju selatan operasi penertipan ini berjalalan hingga sampai merambah ke tingkat kecamatan,namun yang tertangkap hanyalah segelintir orang saja,bayangkan bila satpol PP ingin mendapatkan Gepeng tersebut lebih banyak seharusnya mengatur strategi ,bisa saja gepeng melihat gerakan satpol PP langsung seketika ganti baju untuk mengelabuhi petugas.

Satpol PP Kabupaten Grobogan dalam aksinya menangkap juga harus dapat memberi pembinaan terhadap gepeng seperti memberi penyuluhan terhadap kreatifitas dan berfikir mencari uang bahkan bis dapat menciptakan lapangan pekerjaan.Keadaan di Grobogan inilah yang membuat gepeng bertaburan dan berkeliaran dimana mana ,Grobogan yang belum adanya perusahaan yang menampung pengangguran ,belum adanya pabrik besar ,belum adanya universitas yang berdiri hingga gepengpun meraja lela ,kondisi seperti ini Metro akan mewancarai Gepeng yang telah tertangkap oleh PP.”adik dari mana,apa tidak malu tertangkap hingga di bawa kekantor ? gepeng dengan nama Slamet (37) penduduk Brati menjawab.”saya slamet karena kondisi seperti ini saya mengamen ,bila malam hari saya mengemis di Jl R Soeprapto Purwodadi ini demi untuk menafkahi kedua orang tua saya yang hidupnya kurang mampu dan ketiga adik saya yang masih sekolah sudah 4 bulan belum bisa bayar uang gedung ,dan saya tidak pernah merasa malu jadi pengemis seperti ini pak.” walaupun harus keluar masuk dan tertangkap oleh Satpol PP ,yang lebih malu lagi kenapa pak wartawan hanya menyudutkan kehidupan saya dengan mempublikasikan sepihak ,dan pejabat yang sudah menjadi wakil rakyat duduk di kursi empuk membuat aturan dan kebijakan belum pernah menyentuh bagaimana nasib kami untuk dapat bekerja bahkan saya hanya mengemis untuk mengais rezki yang halal dari dermawan ,yang penting tidak maling atau korupsi to Pak.”kata Slamet Gepeng

Momentum seperti ini seharusnya bisa dijadikan sebagai bahan refleksi terhadap silang-sengkarutnya dunia anak yang terkebiri dan termarginalkan. Tak jarang anak-anak dari keluarga tak mampu sering “dipaksa” untuk secepatnya menjadi dewasa dengan beban tanggung jawab ekonomi keluarga secara berlebihan sehingga mereka tak sempat menikmati masa kanak-kanak yang ceria dan menyenangkan. Sudut-sudut kota pun sarat dengan keliaran anak-anak jalanan. Ironisnya, tak sedikit aparat yang menilai kehadiran mereka sebagai sampah masyarakat yang mesti dikarantina tanpa ada kemauan politik untuk membebaskan mereka dari cengkeraman kemiskinan dan ketidakadilan.

Anak jalanan, agaknya masih menjadi salah satu problem klasik negara-negara berkembang, termasuk di negara kita. Kehadiran mereka di sudut-sudut kota yang pengap dan kumuh bisa jadi sangat erat kaitannya dengan jeratan kemiskinan yang menelikung orang tuanya. Masih jutaan keluarga di negeri ini yang hidup di bawah standar kelayakan. Untuk menyambung hidup, mereka dengan sengaja mempekerjakan anak-anak untuk berkompetisi di tengah pertarungan masyarakat urban yang terkesan liar dan kejam. Kekerasan demi kekerasan seperti mata rantai yang menempa sekaligus menggilas anak-anak miskin hingga akhirnya mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang terbelah. Tentu saja, kita tidak bisa bersikap apriori dengan mengatakan, “Salahnya sendiri, kenapa miskin?” Hmmm … kalau saja mereka punya pilihan untuk dilahirkan, sudah pasti tak ada seorang pun anak manusia yang ingin lahir dan besar di tengah-tengah deraan kemiskinan orang tuanya.

Dari sisi latar belakang kehidupan keluarga yang sangat tidak nyaman untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, sesungguhnya tak ada tempat untuk menyia-nyiakan anak-anak miskin yang terlunta-lunta hidup di jalanan. Kehadiran mereka justru perlu diberdayakan dengan sentuhan lembut penuh kemanusiawian. Namun, berkembangnya sikap latah dan kemaruk ingin menjadi kaum borjuis dan bergaya hidup feodal secara instan agaknya telah membakar dan menghanguskan nilai-nilai kemanusiawian itu. Alih-alih menyantuni, gaya hidup borjuasi dan feodalistik itu, disadari atau tidak, justru telah memosisikan anak-anak jalanan makin kehilangan kesejatian dirinya. Kata-kata kasar dan perlakuan tak senonoh sudah menjadi hiasan hidup dalam keseharian anak-anak jalanan. Orang-orang kaya yang seharusnya bisa memberdayakan dan menggerakkan semangat hidup mereka justru makin tenggelam dalam sikap hipokrit, pongah, dan kehilangan kepekaan terhadap nasib sesama.

Kondisi itu diperparah dengan keadaan Kabupaten Grobogan yang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan memadai buat mereka. Melalui tangan-tangan aparatnya, anak-anak jalanan justru digaruk dan dihinakan di atas mobil bak terbuka; diarak dan dipertontonkan kepada publik. Sungguh, sebuah perlakuan purba yang jauh dari nilai-nilai kesantunan masyarakat beradab.

logo usaha service hp

logo usaha service hp
Metro Realita

Tour Ke Bali

Tour Ke Bali
Wartawan Grobogan

semoga kesejahteraan wartawan di grobogan terjamin ,amin..

semoga kesejahteraan wartawan di grobogan terjamin ,amin..
Semoga Mas Murgan Cepet Dapat Rezki

Fish

Anoman

Anoman
Topeng

Ayong Muhtarom Humas Pemda Grobogan

Ayong Muhtarom Humas Pemda Grobogan
Bali Pulau Dewata

Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Publik

Sesuai Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengatur bahwa menjadi kewajiban daerah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masayarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Itu menjadi hak mereka untuk mendapatkan dan menikmati semua itu.

Wakil Bupati Grobogan H. Icek Baskoro, SH mengatakan hal tersebut, ketika membuka Lokakarya Mekanisme Pengaduan Masyarakat tahun 2009, yang berlangsung di Gedung Riptaloka, Kabupaten Grobogan, Selasa (2/6). Hadir dalam acara itu, Ketua DPRD, Muapida, Kepala SKPD terkait,Tim Fasilitator SFGG (Support For Good Governance) dari Kementrian PAN Jakarta,

dan undangan.

Lebih lanjut, H. Icek Baskoro, SH menjelaskan bahwa, pihaknya menyadari, mengingat luasnya cakupan dan tanggung jawab pemerintah yang di emban, maka dukungan masyarakat sangat dibutuhkan, dalam menyelesaikan masalah yang timbul.

Pada acara tersebut, Wakil Bupati H. Icek Baskoro SH kepada masyarakan jangan malu-malu dan ragu, untuk ikut memberikan kritikan mambangun untuk perbaikan pelayanan kepada publik. Dengan catatan kritik dan masukan itu hendaknya konstruktif dan biadab, tetapi bermutu dan tidak asal mengadu.

Bila sistem itu terus berjalan, H. Icek Baskoro, SH yakin akan lahir system dan mikanisme baru pengaduan yang lebih teratur sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat, yaang terus berkembang.

Ketua Penyelenggara, Drs. H. Sri Mulyadi,MM menjelaskan Lokarya Mekanisme Pengaduan Masyarakat berlaangsung tanggal 3 dan 4 Juni, dengan peserta 100 orang. Peserta itu, sebagian besar dari masyarakat yang mencapai 80 orang, dan lainnya dari SKPD terkait Kabupaten Grobogan.

Lokarya terselenggara berkat kerja sama antara Pemkab Grobogan dan Tim SFGG Kementrian PAN Jakarta bersama SGZ dari Jerman menggunakan metode audia visual, ceramah dan dialog. Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya lokakarya tersebut, diantaranya untuk menyamakan persepsi mengenai arah, prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan dan di ikuti masyarakat, dalam menyampaikan pengaduan. Dan semua aduan yang disampaikan masyarakat dapat tersalur dan ditangani dengan baik, sesuai dengan prosedur dan mekamnisme yang berlaku. (RAP)

Pemkab Grobogan Lakukan Survey Dua Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah membentuk tim survey pelayanan publik. Tim beranggotakan SKPD terkait dan beberapa unsur masyarakat melakukan survey pelayanan masyarakat selama 15 hari. Dimulai dari tanggal 15 dan berakhir pada 30 Juni 2009.

Data yang diperoleh Radar News, dari Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Grobogan, belum lama ini, menjelaskan bahwa, Survey pelayanan publik kali ini baru pada dua unit pelayanan, sedang lainnya menyusul. Masing-masing RSUD Dr. Soedjati Purwodadi yang mendapat 24 aduan dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu memperoleh 27 jenis aduan dari masyarakat.

Survey terhadap dua unit pelayanan publik tersebut, Tim terdiri dua unit pelayanan,masing-masing unit 5 orang. Dengan komposisi : 2 x 4 orang dari unsur pengguna pelayanan yaitu tokoh masyarakat, Akademis, tokoh agama dan LSM., serta 2 x 1 orang dari pegawai 2 unit. Lokasi survey pada 19 kecamatan se-Kabupaten Grobogan.

Hasil survey dari RSUD Dr.Soedjati, dengan 24 jenis pelayanan mendapat 3.279 responden dari target 3.000 responden. Menunjukkan aduan terbanyak dan menduduki rengking 1) Petugas kurang ramah 1.709 responden, 2) Kebersihan Lingkungan Kurang tercatat 1.665 responden, 3) Pelayanan di loket obat lama 1.595 responden, dan lainnya no 24) terendah pada hasil laboratorium kurang akurat terdapat 379 respnden.

Adapun hasil survey pada Badan Pelayanan Perijinan dengan 34 jenis pelayanan memperoleh 1.178 responden dari target 1.200 responden menempati rengking 1) biaya perijinan mahal 367 responden, 2) petugas kurang ramah 222 responden, 3) persyaratan perijinan terlalu banyak 139 responden, dan responden paling rendah ,34) ditarik biaya cetak /administrasi (ssukarela) sebanyak 7 responden.

Hasil survey itu, kedua unit pelayanan Publik tersebut sebagai berikut

Tak Akan Lari Walau Engkau Menakuti

Tak Akan Lari Walau Engkau Menakuti
Kisah Anoman Kobong
Ada kesalahan di dalam gadget ini

KEDUNG REJOSARI GROBOGAN JUNGGRUK

Embung (Kedung-bhs Jawa) adalah bangunan (kolam) permanen dan penyimpan air hujan. Kedung biasanya dibuat pada areal pertanian lahan kering, sebagai upaya menampung aliran permukaan. Daya tampung kedung bervariasi tergantung kondisi kemiringan lahan namun jarang yang melebihi 100 m3, kecuali dibuat secara permanen. Dimensi panjang selalu menyilang arah lereng.

Bila kemarau tiba, banyak media cetak memberitakan tentang kekeringan di beberapa wilayah dengan menceritakan gagalnya panen padi dan terhentinya pasokan aliran air.Namun setelah dilaksanakan pembuatan Embung sebagai tempat menampungnya air di Kabupaten Grobogan tepat di Desa Rejosari ,hanya dalam hitungan hari saja setelah selesai di garap embung tersebut sudah longsor.Dari hasil penelitian untuk menduga terjadinya erosi daerah tangkapan (DTA) dan sedimentasi ’embung’ Rejosari istilah lokal untuk telaga buatan sebagai penampungan air tadah hujan di Desa Rejosari Kecamatan Grobogan untuk kajian mengapa terjadi erosi, Embung tersebut sebagai bahan percontohan untuk kajian sedimentasi. Dari hasil penelitian dengan metoda USLE dapat diduga erosi daerah tangkapan air ‘Embung’rejosari Oemasi dapat menampung air sebesar 10,22 ton/ha/tahun.Dari hasil pengukuran penampang melintang, pendangkalan embung Oemasi tidak terlihat nyata, karena pada tahun 2008 dilakukan pekerjaan sedimen oleh Pemda Kabupaten Grobogan. Sehingga tanpa pemeliharaan lingkungan terlihat sedimentasi Embung Desa Rejosari mengakibatkan penurunan kedalaman embung dari 8 m menjadi 2 m (2009) atau terjadi pendangkalan rata-rata 0,6 m.Junggruknya tanah yang di atas tersebut diperkirakan pekerjaan proyek tersebut belum memikirkan kekuatan embung sehingga mengakibatkan erosi .Sedimentasi tersebut sebaiknya digunakan sebagai dasar penelitian neraca air ‘Embung’ dan pengelolaan ‘Embung’ secara terpadu.

Menurut Drs H Soepomo Wakil ketua DPRD Kabupaten Grobogan ,mengatakan sebaiknya embung tersebut difungsikan kembali ,bila junggruk rusak terus dibiarkan berlarut larut akhirnya tidak akan berfungsi embung di Rejosari juga dapat menyuplai sawah petani dan di samping itu, bila air sudah tertampung dalam embung, dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat pemeliharaan ikan untuk usaha sampingan sebelum air itu digunakan sebagai pengairan. Jenis ikan yang dipelihara terutama ikan-ikan yang mempunyai toleransi tinggi terhadap kondisi lingkungan perairan yang buruk, sesuai dengan kondisi perairan embung yang tergenang. Ikan mujair biasanya dapat hidup dengan baik dalam kondisi perairan embung semacam ini.,”kata Soepomo (Gus Murgan)

PASAR HOLTIKULTURA MULAI DI BANGUN

Belum bisa mumpuni,”Jelas Taufik Ketua LSM FMPG (Forum Masyarakat Peduli Grobogan) Problem penataan pasar Pagi yang terletak di Depan Pasar Induk Purwodadi sungguh mengganggu Kendaraan yang melintas,bayangkan bila Bus dari Jakarta menuju Blora ,Jakarta Menuju Pati , Jakarta Menuju Jawa –Timur ,bahkan dari Bus arah Jakarta yang akan mutar ke Terminal induk purwodadi sangat kesulitan bila melintas Fenomena yang kurang baik ini masih terjadi di Kabupaten Grobogan bahkan tiada berakhir. Di Pasar Pagi Purwodadi ini pedagang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan dari ikan asin ,sayur bahkan Jalan besar digunakan sebagai terminal namun sayangnya petugas penertipan disini kok ya santai saja.Uniknya ,rutinitas tersebut sudah berlangsung hampir 15 tahun yang lalu.Bila selalu dibiarkan dan tidak mendapatkan penertipan maka kondisi ini cukup mengganggu aktivitas pengemudi yang lainya baik roda dua maupun roda empat .Padahal pengendara kendaraan juga butuh kenyamanan tidak hanya pedagang saja .Maka petugas ketertipan umum dalam memberikan pelayanan kepada warganya haruslah segera dimulai sejak dini. Belum lagi kekumuhan dan kotornya lingkungan seperti kotoran kuda di stasiun yang kondisinya semakin memprihatinkan debu bertebaran sampai ke penjual makanan bahkan sayuran bisa bercampur dengan kotoran koplak kuda. Hebatnya Pasar pagi ini setiap hari ramai dan tiada hentinya bahkan setiap hari bukanya semakin berkurang pedagang tersebut namun malah justru makin bertambah banyak ,melihat hal ini justru kita harus segera mendata para pedagang agar tidak terkesan kisruh dan sistim ngecup ,tanah tersebut kan milik PT KAI Lha kok saling rebutan siapa yang mengijinkan dan siapa yang menarik restribusi harusnya dikoordinir yang baik agar bisa mumpuni.”kata Taufik

Para pedagang tersebut yang hilir mudik tak karuan menggunakan trotoar biasanya terdiri dari para pedagang dari berbagai kota seperti ,Demak ,Pati ,Kudus ,Semarang ,Blora ,Rembang Tayu ,Juwana sehingga tumplek Blek jadi satu dan susah ditertibkan ,Menurut Pedagang Karsiyem (45) Pedagan Asl Juwana ,.’Saya hanya mampir sementara untuk menurunkan dagangan setelah itu kembali ke Rembang untuk Kolakan dagangan kembali ,itupun dagangan saya turunkan di jalan raya depan Toko Merdeka ,dagangan saya turun dari Truk sudah diambil oleh pelanggan seperti pedagang yang duduk tiap hari di pasar pagi ,saya setiap hari sudah bayar retribisi parker hingga Rp 2000,-sekali bongkar ,bahkan pedagang yang menetap juga diditarik retribusi setiap harinya Rp 1000 ,namun sampai saat ini setelah persaingan banyak tempat kami untuk parker juga sudah digunakan oleh pedagang lain saya pikir setiap hari pasar Pagi bukan tambah tertip daam parkir darurat truk dagangan saya namun tambah semrawut ,’jelas Karsiyem

Ramainya para jumlah pedagang yang memiliki dasaran di jalan raya hingga kini semakin bertambah ramai. Jika masih tetap saja berjualan di pinggir jalan, tentu kenyamanan dan keselamatan pedagang dan pembelinya terancam.Sebab bertambah waktu jalur di jalan itu kian ramai dari pukul 14.00 WIB sampai Pukul 19.00 WIB sementara kotoran yang berserakan dijalan dari makanan kering dan basah bertebaran di jalan.

Sementara Asisten II Pemerintah Kabupaten Grobogan H Pangkat Djoko Widodo ,SH.MM kepada Mero Realita Mengatakan.”Pasar pagi sifatnya hanya sementara,kedepan akan dialihkan ke Jalan Gajah Mada jalur menuju Simpang lima ke arah Terminal induk Purwodadi ,dalam mendata Jumlah pedagang pasar ini dibagi menjadi 2 Paguyupan termasuk pedagan pasar yang menempati di dalam tanah PT KAI dan Paguyupan yang berada diluar PT KAI berada di Jln A Yani sampai arah Puja Pura beberapa pecan lalu sudah diadakan rapat pembahasan pasar Holtikultura yang nantinya pemerintah akan memberikan pelayanan dengan cara membuatkan tempat yang baru ,cara pendataan para Pedagang Pasar harus benar benar penuh dengan keseimbangan jujur adil dengan cara mufakat bersama jangan sampai terjadi sistim suap karena dekat saudara dan sebagainya semua harus benar benar merata.”kata Joko Pangkat

Dalam Acara Rapat Pembahasan Pasar Holtikultura ini rencananya jumlah bangunan yang akan dibangun ukuran 4x6 M sebanyak 42 ruang ,Ukuran 4 x 3 M sebanyak 68 ruang ,sedang 1 x ½ m sebanyaj 300 ruang dengan semua jumlah ruang 410 buah sehingga dalam pendataan ini untuk semua pedagang yang lama boleh mendaftar ,dan bagi yang pedagan yang baru jugaakan disediakan tempat bila pedagang yang lama sudah tercukupi ,dalam mengelola pedagan yang lama dan yang baru rencananya kedua paguyupan ini yang pertama dipimpin oleh Hasan Haryono yang akan mengelola dalam PT KAI ,dan Ngatiman yang akan mengelola Pedagang wilayah Jl A Yani sampai Puja Pura ,dalam hal mendaftar ke Paguyupan ini Pedagang tidak dibenarkan memberi sesuatu uang atau jasa kepada Paguyupan karena semua sudah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan (GUS MURGAN)

BENDUNG KLETAK GROBOGAN KURANG AMAN

Metro Realita .

Tiga pelaku perampasan di Kawasan objek wisata Bendung Kletak Kecamatan Klambu diamankan polisi kemarin.Mereka sebelumnya merampas telepon genggam (Hp) milik Bintar Arum Kusuma (16) warga Dusun Wegil Desa/ Kecamatan Sukolilo Pati yang berada di lokasi bendung bersama Muhammad Sri Wahyudi warga Dusun Ngawen Desa/ Kecamatan Sukolilo Pati.Dalam aksinya pelaku, AS (16) warga Klampok Godong, AM (17) warga Demak dan BI (17) alias Gembrik warga Pilangrejo Demak mengajak korban menenggak miras. Mereka berkeinginan, setelah doyong , motor Yamaha Vixion milik korban dapat pula dirampas.’’Namun aksi itu gagal karena korban melawan. Pelaku hanya bisa merampas Hp Nokia yang dibawa Bintar Arum,’’ papar Kapolres Grobogan AKBP Drs Isnaeni Ujiarto Msi didampingi Kasatreskrim AKP I Nyoman Widiana SH Rabu siang.Tertangkapnya pelaku tidak serta merta menghentikan penyelidikan polisi. Sebab, masih ada dua buron lain yang dicari. Tersangka selain merampas Hp, juga nekat mengeroyok korban beramai-ramai. Akibatnya Bintar dan Wahyudi dirawat di RS.

Dimintai Rokok Sebelum perampasan, korban duduk-duduk di lokasi kejadian. Mereka sebenarnya berniat memancing namun karena tidak membawa kail maupun umpan akhirnya sekedar menikmati suasana waduk sore itu. Tak berapa lama datang lima orang mengendarai dua sepeda motor. Awalnya mereka sekadar berbasi-basi meminta rokok, yang dipenuhi korban dengan cara membeli di warung terdekat.Setelah cukup akrab, pelaku mencoba menawarkan minuman arak yang diopolos minuman penambah energi. Korban sempat menolak karena memang jarang minum alkohol dan di lokasi itu ramai orang. Pelaku terus bersiasat, agar korban bersedia minum miras. Menghindari lokasi ramai, mereka kemudian berombongan menuju sebelah timur bendung, untuk kemudian berpesta miras bersama.Korban yang memang tidak pernah minum dalam waktu kurang 15 menit langsung teler.

Kesempatan ini coba dimanfaatkan dengan mengambil barang berharga milik korban.Pada saat Hp diminta, Bintar dan Wahyudi belum bereaksi. Baru ketika pelaku mencoba merebut kunci motor muncul perlawanan. Sempat terjadi aksi pukul yang berbuntut pengeroyokan terhadap korban. Namun begitu, korban pantang menyerah.Merasa kesulitan menundukkan Bintar dan Wahyudi pelaku akhirnya melarikan diri. Pelaku hanya membawa telepon genggam hingga akhirnya dicokok polisi. AS, BI, dan AM tercatat sebagai siswa SLTA di Kabupaten Demak. (gus murgan)

H.MUSAFAK DILANTIK KETUA BARINDO

Pelantikan DPC Barindo dan pengukuhan koperasi bahtera yang diadakan di gedung Wisuda Budaya sabtu (27/6) ukul 08.00-1300 WIB yang dihadiri leh simatisan Barindo sekitar 800 peserta dari berbagai unsure elemen masyarakat memadati gedung Wisuda Budaya.Hadir dalam acara tersebut Bupati Grobogan H Bambang Pudjiono,SH yang di wakili oleh Drs.Sugiyono dari Kesbanglinmas Kabupaten Grobogan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan H M Sutirto ,H Sugiarto ,Ketua DPC Barindo Kabupaten Grobogan H Musafak ,Drs.Ali Masud wakil ketua DPD Barindo Jateng,ketua DPD Barindo Jateng Dr .Bari Yohanes ,Drs.Suyoto ,seluruh pengurus DPD Barindo ,DPC Barindo Jateng Korwil Jawa –Tengah Dr. Ali Masud ,dan berbagai elemen masyarakat seperti Paguyupan pedagang kaki lima ,Paguyupan pedagang Buah ,Paguyupan Terminal ,Pagyupan Parkir ,paguyupan pedagan pasar ,paguyupan pemuda Gereja ,Paguyupan Becak ,elemen KTA ,FMGH,ikatan tenaga masjid ,paguyupan sanggar tari desa Kropak,ormas islam dan masih banyak yang lainya.

Dalam acara tersebut Penyerahan pernyataan sikap DPD Jawa-Tengah kepada DPC Barindo Kabupaten Grobogan H Musafak yang disaksikan ratusan simpatisan di Gedung Wisuda Budaya ,dengan diambil sumpah janji berupa pernyataan sikap DPC Barindo Grobogan yang dibacakan langsung oleh wakil DPD Barindo Drs Sunyoto ,acara selanjutnya sambutan korwil Jawa Bali oleh DD Barindo Dr Bari Yohanes yang diwakili oleh Dr Ali Masud M Kendati demikian dalam Deklarasi di Kabupaten Grobogan berlangsung aman tertib dan terkendali yang di jaga ketat oleh Bagian Reskrim Polres Grobogan ,Samapta ,beserta Intel dan polisi lalu lintas yang mengamankan jalan raya.Dalam Sambutanya Ketua DPD Barindo Dr Bari Yohanes melalui wakilnya Dr Ali Masud mengatakan .”sebagai tanggung jawab bersama untuk melawan waktu dan cuaca kedepamn Barindo dapat jaya selamaya dan kita berharap DPD Barindo memiliki niat untuk memenangkan SBY lebih dari 60 %,saat ini Barindo kuat seperti halnya saat itu saya menghadiri Istiqosah di Pondok pesantren Al Taslim Kabupaten Demak bersama KH Nurhuda ,KH Mukheisin masjid agung demak dan 100 Kyai Langgar Mushola meski milik PKB,Dalam Istiqosah saya berdoa agar SBY tetap paling kuat sehingga mendapat 60% suaranya,hal ini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat sesuai pidato politik (4/6) di Jakarta bahwa SBY akan melanjutkan program program rakyat khusunya pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya KUR Kridit Usaha Rakyat ,PRPM Mandiri ,bagi rakyat yang miskin Raskin dan BLT akan dilanjutkan ,ini termasuk Program SBY dengan adanya Koperasi Bahtera ,ada beberapa Kriteria Barindo demi cita cita dan visi misi tujuan Barindo memiliki 3 komitmen yang mendasar antara lain barindo sebagai pusat rehabilitasi kepimpinan bangsa baik daerah propinsi dan tingkat nasional .Presiden RI SBY sebagai penggagas berdirinya Barindo ,paska momentum kampanye politik bahkan Barindo tidak boleh tidur ,dan harus mengawal pemerintahan SBY Budiono untuk membentuk koperasi Barindo Bahtera ,sebagai akses permodalan dan sebagai bank perkreditan rakyat (BPR) ,5 tahun kedepan pemberdayaan ekonomi masyarakat ,Barindo adalah pusat rekrutmen kepimpinan ,bila roomo sugeng menginginkan jadi Gubernur nanti kita calonkan gubernur jawa tengah ,itu bukti barindo memiliki komitmen yang sungguh sungguh ,kedepan Barindo di kabupaten kota tetap menunjukan exsistensinya sebagai pemenang yang utama.”Tegas Ketua Barindo

Wakil Ketua Barindo juga mengatakan bahwa Pengalaman Pilpres 2004 pernah menjabat sebagai wakil ketua tim sukses calon wakil Presiden KH salahudin Wahid.dan saat ini dirinya bertekat bahwa DPD Barindo memberikan pernyataan sikap untuk dapat memenagkan capres Dr.H Susilo Bambang Yudhoyono Prof Dr.Budiono.

Dalam hal ini DPC Barindo Kabupaten Grobogan H Musafak mengatakan.”exsistensi Barindo di Grobogan yang didukung oleh ratusan simpatisan di Gedung Wisuda Budaya sudah menampakan bahwa Barindo semakin kuat di Kabupaten Grobogan ,kami siap menerima pernyataan sikap dari ketua DPD Barindo Dr Bari Yohanes untuk melanjutkan cita cita Barindo dalam mensukseskan Capres mendatang.”Tegas Musafak (Gus Murgan)

PASAR DESA SENDANGHARJO PERLU DANA STIMULAN

Berkat kerja keras Kades Kusno beserta BPD Sendangharjo sampai Juni 2009 lelang pasar kios sudah rampung,masyarakat desa gembira melihat kenyataan ini bahkan sekarang para pedagang sudah merasa lega untuk menempati kios bangunan pasar Desa Sendangharjo.

Aktivitas warga Desa Sendangharjo kembali normal ,kecaman penduduk dari berbagai permasalahan termasuk lelang kios pasar yang di nilai belum optimal hingga kini (19/5) sudah nampak kondusip.Di Balai desa Sendangharjo Kecamatan Karang rayung berlangsung acara musyawarah pertemuan BPD dan Kepala Desa ,hal ini dimakdudkan agar bertemunya kedua belah pihak mendapat hasil titik temu atas pernyataan sikap BPD yang merasa tidak difungsikan .Kenyataan dilapangan akhirnya didengar oleh Bupati Grobogan beserta jajaran pemda Kabupaten Grobogan ,sehingga Kepala Tata Pemerintahan Kota Drs .Rusdijat melalui Kasi Tapem Ir Joko Mulyono MM mengajak agar segala permasalahan di desa Sendangharjo segera dapat rmpung bulan Juni 2009.

Pernyataan Sikap BPD untuk diadakan lelang ulang kemudian disetujui oleh Kasi Tapem Ir Joko Mulyono yang disaksikan oleh Camat Karang Rayung Joko Supriyanto STP MH ,sekwilcam Mudakar S.Sos ST Pd beserta jajaran kepolisian Resort Karang Rayung Kapolsek AKP Eko Prasetyanto yang diwakili oleh Babin Kamtibmas Aiptu Parjiyo.

Dalam acara tersebut sudah menemukan kata sepakat bahwa bagi warga yang belum mendapatkan bagian lelang kios akan segera di beri tali asih sebesar Rp 5 juta ,dan itupun bagi pemenang lelang tersebut tidak dibenarkan menempati seumur hidup ,dan dari hasil lelang sebesar Rp 36 Juta rencana akan dibuat pembangunan pasar termasuk perbaikan kios.

Camat Karangrayung Joko Supriyanto yang baru menjabat beberapa bulan awalnya sekwilcam Purwodadi saat ditemui Metro Realita mengatakan,”sekarang sendangharjo sudah kembali normal dan segala permasalahan yang ada terkait lelang pasar sudah selesai maka dalam hal ini sebagai tai asigh bagi yang belum mendapatkan kios tersebut bisa ikut lelang pada lelangan tahun depan ,jadi hal ini merupakan contoh untuk kedepan agar lebih baik lagi dengan melibatkan BPD ,LPMD beserta tokoh masyarakat yang lainya.”Tegas Camat Karangrayung

Seluruh komponen masyarakat dan komunitas amat dibutuhkan perannya dalam mendukung dan mencapai kerja seluruh aparatur desa baik kepala desa BPD dan Camat di Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan perdesaan menjadai lebih berkembang dan maju dalam hal peningkatan sumber daya alam ,pertanian ,perdagangan ,ekonomi karena desa menjadi tambang emas bagi segala aspek kehidupan termasuk terciptanya lapangan pekerjaan ,jadi dalam hal ini masyarakat desa Sendangharjo sudah mendapatkan pekerjaan dalam hal perdagangan seperti adanya kios yang baru saja dileang tersebut ,Maka untuk mencapai kemajuan pada sector ekonomi yang merata itu tak semata peran pemerintah saja ,namun peran dan partisipasi masyarakat jelas harus dibutuhkan dalam mewujudkan grobogan lebih makmur.Namun pengembangan pembangunan pasar desa tersebut masih terkendala dengan minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti modal ,lampu penerangan ,vasilitas keamanan ,tempat parkir untuk itu masih diperlukan kerja keras untuk mengelola pasar yang sudah tersedia dengan baik .

Pengelolaan Pasar Desa perlu ditingkatkan karena dari perkembangan Pasar Desa memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat setempat. Dalam hal ini akan menimbang manfaatnya dalam Pengelolaan Pasar Desa seperti melibatkan peran serta masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengelolaan Pasar Desa Sendangharjo Kecamatan Karangrayung.Bentuk peran serta masyarakat berupa aktiv dalam kerja keras mendukung, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Desa Sendangharjo.Masyarakat Desa juga harus dapat menunjang pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Pengelola Pasar yang di dalamnya mengikutkan masyarakat, yang berbeda adalah penataan pasar yang disesuaikan dengan kondisi Pasar Desa serta besarnya kontribusi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat. Untuk pengelolaan Pasar Desa selanjutnya disarankan peningkatan pembinaan kepada pengeloia pasar, pemberian bantuan dana oleh Pemerintah Daerah, memotivasi dan peningkatan penanganan kebersihan Pasar Desa

Dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa harus digenjot lagi tahun ini. Salah satunya lewat bantuan stimulan pasar desa, guna merehabilitasi los-los pasar tempat para penjual menggelar dagangannya. Stimulasi tersebut bertujuan supaya perputaran modal di kawasan pedesaan kian membesar, seiring terjadinya penambahan jumlah pedagang dan pembeli.

Ketua Lembaga Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan Rahadi A.P mengatakan, sebaiknya modal yang berupa dana stimulan pasar desa tahun 2009 perlu di berikan“seperti pinjaman modal bagi para pedagang pasar desa Sendangharjo karena program ini akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Terutama bank BKK maupun Koperasi lainya yang sudah berdiri di lingkungan Kecamatan Karangrayung sekaligus menjadi media perputaran modal bagi para pedagang yang akan mengembangkan hasil usahanya.“Dana-dana itu murni dikelola oleh masyarakat sebagai dana untuk pembangunan pasar desa.Maka syarat pasar yang mendapatkan bantuan tersebut diantaranya sudah ada embrionya, yakni sebagai tempat masyarakat menjual hasil bumi serta mencari berbagai kebutuhan pokok sehari-hari. “Pasar tipe pasar ini biasa disebut masyarakat setempat sebagai pasar krempyeng, umumnya menjual berbagai macam komoditas pertanian dan bahan makanan pokok yang diperlukan masyarakat desa,” tuturnya.

Tokoh Masyarakat desa Sunardi S Pd mengatakan .” Pemkab Kabupaten Grobogan juga tetap harus berani mengembangkan perekonomian desa, terutama perkembangan pasar desa Sendangharjo seperti bantuan dana bergulir untuk mengembangkan pasar desa. "Dana bergulir tanpa bunga dan jangka waktu pengembaliannya lima tahun," pedagang sudah meminta pasar segera dibangun kembali tetapi anggaran dalam APBD tidak memungkinkan. "Guna menentukan lokasi pasar yang layak menerima bantuan ,seharusnya pemerintah Kabupaten Grobogan harus meninjau dengan melakukan survei di lapangan terlebih dahulu. Kemudian memastikan bahwa pasar tersebut berada di atas tanah kas desa. “Pasar yang menjadi sasaran adalah pasar yang memang sebelumnya sudah cukup ramai, dan menjadi jujukan masyarakat mencari barang,” terangnya.Meski begitu, dana stimulan itu hanya berfungsi sebagai perangsang. Untuk berikutnya, masyarakat diharapkan bisa mengembangkannya dengan dana swadaya. “Kita juga bisa membantu dalam bentuk modal, juga dalam bentuk fisik karena selama ini pasar desa umumnya tidak terurus dan kurang standar kelayakan pasar,” kata nardi.

Setelah program stimulant tersebut berjalan maka pasar tersebut akan meningkat asetnya melebihi nilai bangunannya. Maka jumlah pedagang dan pembeli akan menjadi lebih banyak lagi. Dan, dengan sendirinya perekonomian masyarakat sekitar akan terangkat karena mereka tidak kesulitan menyalurkan barang dan jasa walaupun berada di pelosok desa,dari permasalahan yang ada seperti adanya sistim lelang berarti masyarakat masih minat agar pasar tersebut bisa tetap ada.Tetapi, rata-rata pasar yang baru dilelang tersebut dalam pengelolaannya masih kurang memperhatikan kebersihan, keindahan, kerapian, kenyamanan serta tidak kalah pentinganya keamanan dan keselamatan dilokasi pasar.masih terus berharap agar pasar desa bisa menunjang APBDes setiap tahunnya.Dengan begitu, perhatian pemerintah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin demi terciptanya pasar desa yang menjadi primadona untuk masa-masa yang akan datang. [Gus Murgan

JEMBATAN ANGKER TELAN KORBAN

Titik longsor di jembatan Karangrejo Kecamatan Grobogan menuju linduk sangat mengkhawatirkan pengguna jalan tersebut. Kondisi longsor yang tergolong serius sepanjang sekitar 1.1/2 meter itu,dapat menghambat lajunya arus lalu lintas kendaraan .Hingga saat ini korban kecelakaan silih berganti padahal Jembatan tersebut merupakan jalan transportasi utama yang terletak I km kea rah utara dari Kantor Kecamatan Grobogan .Hingga Juli 2009 Jembatan tersebut masih terbengkelai dengan keadaan yang memprihatinkan (belum di perbaiki) dikhawatirkan pengendara sepeda motor dapat terperosok kedalam jembatan yang hanya di beri balok yang terbuat dari kayu Glugu .Hingga saat ini sudah banyak korban yang berjatuhan mencapai sekitar 16 orang yang akhirnya di larikan ke rumah sakit.Menurut kayat (38)warga Grobogan membenarkan atas kejadian ini.”jembatan tersebut sudah menyebabkan maut karena dasarnya hanya terbuat dari kayu glugu dan (5/7) seorang ibu rumah tangga saat lewat dengan mengendarai roda dua terperosok kedalam jembatan ,hingga mengalami patah tulang dan korban lainya seperti Yanto (36) yang akrabnya di panggil kumis seorang penjual bakso sate mengalami cidera tangan .Jalan dan jembatan tersebut pada saat malam hari gelap,tak sedikitpun ada lampu penerangan kami berharap agar Jembatan tersebut segera diperbaiki mengingat aktifitas penduduk desa Karangrejo disitu adaah salah satunya jalan yang tembus ke Kecamatan Grobogan.’Kata Kayat (Gus Murgan)

JALAN MAYAHAN KE TANGGUNGHARJO RUSAK

Jalan dari arah Mayahan menuju Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan rusak parah kondisi demikian dapat menyebabkan kecelakaan pengendara roda dua.Selama 4 tahun kondisi jalan tersebut belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Grobogan hingga antusias warga dalam pembenahan jalan tersebut warga harus melakukan swadaya sendiri berupa iuran dari beberapa tokoh masyarakat setempat yang langsung dikerjakan oleh para paguyupan kusir dokar Mayahan Tanggungharjo.

Jalan Alternatif penghubung desa ini sudah semakin parah dan berlobang hingga mencapai kedalaman 30-40 cm ,hingga pada musim kemarau inibanyak debu yang betebaran mengganggu kenyamanan mengendara sepeda motor.Ironisnya para pengusaha angkutan merasa resah akibat jalan tersebut kendaraan bisa menyebabkan rusak parah .”Aris Kentos (34 ) warga Lubung Jemuk Kec Grobogan membenarkan kenyataan ini.”saya lebih sering menganggur ketimbang menjalankan angkutan ,karena jalan tersebut bikin rusak kendaraan seperti Per ,Ban dan terot pasti hancur sedangkan biaya angkutan tidak sebanding dengan biaya perawatan kendaraan ,saya paguyupan angkutan desa Grobogan ,Mayahan sampai terminal kecil lubung Jemuk ,lebak beserta paguyupan Kusir Dokar Tanggungharjo memohon kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk segera dibangun mengingat swadaya dari masyarakat belum cukup untuk memulihkan jalan yang rusak tersebu.”Kata Aris Pengusaha angkutan

Banyak Donatur dari berbagai elemen masyarakat seperti Kapolsek Grobogan ,Kepala BKK Grobogan sujak ,dan tokoh masyarakat yang memberi bantuan menutupi lobang jalan agar kenyamanan pengendara kendaraan terjaga ,namun usaha ini juga belum optimal bahkan aspal dan batu semakin hari makin mengelupas hingga jalan dari Mayahan sampai lebak hancur total.Sementara Kades tanggung harjo suprapto berharap agar jalan didesa tersebut adalah sebagai jalan utama penghubung dari desa ke desa lain untuk dapat segara di perbaiki ,mengingkat pertumbuhan ekonomi dalam hal mempercepat meningkatkan pangan di desa harus ditunjang dengan prasarana jalan yang memadai,”seperti saat masa panen petani dalam mencari transportasi biayanya akan mahal karena jalan tersebut rusak,dan bagi pengusaha Truck maupun angkutan lain jera untuk masuk ke desa desa karena banyak lobang yang menyebabkan per kendaraan putus di jalan.”kata Suprapto (Gus Murgan)

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Di Balik Kekerasan Ada Kelembutan

Di Balik Kekerasan Ada Kelembutan
Siapa Yang Ada Di Dalam Topeng Ini

Pelayanan Pada Masyarakat

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR :050/ 306 /III/2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REHABILITASI GEDUNG STUDIO

RADIO PURWODADI FM

TAHUN 2008

BUPATI GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Studio RSPD Purwodadi FM perlu di bentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu ditetapkan pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Gedung Studio RSPD Purwodadi FM Tahun 2008 dengan Keputusan Bupati Grobogan :

Mengingat :

1. Undang –Undangan Nomor Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4548) ;

3. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008;

7. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 4/2008, tanggal 16 Januari 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Gedung Studio RSPD Purwodadi FM Tahun 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran surat keputusan ini ;

Kedua : Tugas Tim sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah ;

a. Mengadakan koordinasi sebagai persiapa awal dan persiapan akhir pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Studio RSPD Purwodadi FM ;

b. Melaksanakan Rehabilitasi Gedung Studio RSPD Purwodadi FM Tahun 2008 ;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Grobogan ;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2008, Anggaran Pengembangan Sarana, Prasarana, Informasi, dan Komunikasi pada Bagian Humas Setda Grobogan , pada Kegiatan Rehabilitasi Gedung Studio Radio Purwodadi FM Tahun 2008, Kode Rekening 1.25.1.20.03.15.12.5.2.2..

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PURWODADI

Pada tanggal, April 2008

BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO

Tembusan dikirim Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan ;

2. Kepala BPKD Kab.Grobogan ;

3. Kepala Bawasda Kab.Grobogan ;

4. Kepala Bagian Keuangan Setda Grobogan ;

5. Tim yang bersangkutan ;

6. A r s i p.


KEPUTUSAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

NOMOR :849/ 02 /III/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN GROBOGAN

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Raperda Kabupaten Grobogan tentang LPPL perlu adanya Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Lambaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Grobogan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaraan Publik Lokal Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Keputusan Penanggung Jawab.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik ;

5. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan ;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 ;

10. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 050/526/2006, tanggal 23 Maret 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Stasiun Radio FM Grobogan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal FM Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotakan sebagaimana lampiran Keputusan ini ;

Kedua : Tugas Tim sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah ;

a. mengadakan rapat koordinasi untuk menentukan dan menetapkan tugas masing-masing anggota ;

b. mencari referensi dan data –data yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik dari dalam Daerah maupun luar Daerah ;

c. menyusun naskah akademik Rancangan Perda Kabupaten Grobogan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan menyerahkan naskah tersebut kepada Bagian Hukum Setda Grobogan untuk di proses menjadi Rancangan Peraturan Daerah ;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Grobogan ;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006, Anggaran Pelayanan Publik Satuan Kerja Bagian Humas Setda Grobogan, pada Kegiatan Pembangunan Stasiun Radio FM Grobogan, Kode Rekening 01.03.2.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PURWODADI

Pada tanggal, 1 April 2006

KEPALA BAGIAN HUMAS

SELAKU

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

ADI DJATMIKO, SH

NIP: 010 204 377

Tembusan dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Grobogan (Sebagai laporan )

2. Kepala BPKD Kab.Grobogan ;

3. Kepala Bawasda Kab.Grobogan ;

4. Kepala Bagian Keuangan Setda Grobogan ;

5. A r s i p .

Bupati Grobogan Terima Penghargaan Presiden


Grobogan H.Bambang Pudjiono,SH dan Ketua Kelom Tani “Ngudi Luhur” Desa Kluwan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan secara langsung menerima penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyo, atas prestasinya. Penyerahan penghargaan yang berlanghsung di Asrama Haji Donoyudan, Kabupaten Boyolali, dalam serangkaian acara pembukaan Jambore SL-PTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu) Tahun 2009.

Penyerahan penghargaan kepada Bupati Grobogan H.Bambang Pudjiono, SH dan Ketua Kelompok Tani ‘Ngudi Luhur” Nur Kholis tersebut, bersamaan dengan penyerahan penghargaan kepada, 16 Gubernur se-Indonesia,119 Bupati, 19 Wali kota serta 3 kelompok tani Teladan Nasional. Hadir dalam acara tersebut, para Menteri Kanbinet Indoensia Bersatu, para pejabat TNI/Polri pusat, Gubernur se-Indonesia , Muspida Tengah, Bupati dan Muspida Kabupaten Boyolali masing-masing beserta istri, serta Undangan.

Bupati H.Bambang Pudjiono, SH menerima penghargaan tersebut, atas prestasinya dalam tahun 2008 mampu meningkatkan hasil pertanian minimal 5%. Namun Kabupaten Grobogan yang merupakan daerah terluas nomor dua se-Jawa Tengah mampu mencapai peningkatan produksi padi diatas 5%, yaitu 5,1% per hekter.

Dalam kesempatan itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan terima kasih khususnya kepada para Gubernur, Bupati, petani teladan, pengusaha, dan seluruh petani yang hadir, yang telah bekerja keras, sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian. Diantaranya peningkatan polowijo terutama produksi padi, kedelai, jagung, dan peternakan, sehinggga tahun 2008 Indonesia mampu berswadaya pangan, seperti yang telah di capai beberapa tahun lalu. Dengan demikian, Indonesia kini tidak perlu lagi menginpor beras dari Negara lain, justru seballiknya Indonesia saat ini surplus beras, yang dapat diexpor ke Negara tetangga.

Dikatakan, sebelum mampu berswasembada beras seperti sekarang ini, Indonesia yang merupakan Negara agraris pernah mengimpor beras dari Negara Vietnam, bahkan Indonesia pernah di imbargo oleh negara lain, gara-gara tidak bersedia membeli beras dengan harga mahal. Imbargo ekonomi kepada Indonesia tidak berlangsung lama.

Sebab, dengan kerja keras dan usaha sungguh-sungguh oleh semua pihak yang lambat laun, namun pasti Indonesia mampu meningkatkan produksi padi diatas rata-rata, bahkan beberapa daerah mampu meningkatkan produksi pada tersebut di atas rata-rata Nasional. Pretasi yang cukup membanggakan ini hendaknya dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa mendatang dengan program-program yang inovatif. Tersedianya pangan itu sebagai antisipasi peningkatkan jumlah penduduk yang kini sudah mencapai 230 juta jiwa.

Sementara itu, Menteri Pertanian RI, Anton Apriantono menjelaskan, melalui peningkatkan produksi beras nasional yang di mulai tahun 2007. Tahun 2006 produksi padi mencapai 54,1 juta ton gabah kering giling, tahun 2007 menjadi 57,6 juta ton gabah kering giling, atau naik 4,9%. Pada tahun 2008 berdasarkan angka sementara Bira Statistik meningkat menjadi 60,7 juta ton gabah kering giling atau naik 5,41%.

Selain itu produksi jagung meningkat dari 11,61 juta ton tahun 2006 menadi 13,21 juta ton tahun 2007, dan 16,31 juta ton pada tahun 2008. Produksi kedelai pada tahun 2008 mencapai 776 juta ton atau meningkat 28,92%, jika dibanding tahun 2007.

Melihat sekmen pasar bukan saja untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi juga siap berkompetisi di pasar dunia. Keberhasilan itu diantaranya ditunjang oleh adanya SL-PPT di dalam program P2 BN (Pengadaan Produksi Beras Nasional). Dengan adanya program itu, maka Indonesia mampu meraih sukses mencapai swasembada beras tahun 2008.

Di dalam program organisasi Internasional, seperti FAO, Asean,Unscap, G-9,UNCS, dan lain-lain banyak Negara kagum atas keberhasilan Indonesia, dan berkeinginan untuk belajar dari Negara kita.

Melihat pengembangan yang ada selama ini berkeinginan merobah konsep dari SL-PHT menjadi SL-PPT pada tahun 2007. Perubahan SL-PPT tahun 2007 tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana pertanian, dengan tersediannya berbagai kebutuhan para petani. Seperti tersedianya pupuk, alat pertanian, bibit, dan makin meningkatkan tersedainya air untuk pertanian, dan memberikan bimbingan kepada petani.

Keberhasilan program pengembangan Areal SL-PPT tiap tahun akan terus meningkat. Hal itu dapat di lihat, tahun 2007 dari 1,5 juta hentar menjadi 2 juta Ha tahun 2008, 2,2 juta Ha tahun 2009 dan 2,5 juta Ha tahun 2010.

Tujuan dari SL-PPT adalah mensinergiskan semua pemandu kepentingan dalam meningkatkan produksi padi, memotivasi petugas pendamping dan petani lapangan SL-PPT, agar selalu tetap bergairah dalam menerapkan tehnologi pertanian, meningkatkan komunikasi antar petugas pendamping dan petani pelaksana SL- PPT dalam merealisasi program kebijakan baik dari pusat, propinsi ke daerah kabupaten/kota, dan lainnya.

Kegiatan SL-PPT yang berlangsung dari tanggal 8 dan berakhir pada 10 Juni 2009 tersebut dihadiri oleh 5.000 peserta. Terdiri dari Gubernur se-Indonesia termasuk 19 Gubernur penerima penghargaan,119 bupati dan 10 Walikota berprestasi, dari kelompok tani teladan nasional yang mampu meningkatkan produksi padi dari tahun sebelumnya diatas 5%.

Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, sebelumnya melaporka bahwa, Jawa Tengah terus memacu diri meningkatkan produksi dan kualitas paroduksi hasil pertanian dalam arti luas. Dari waktu ke waktu semangat, greget dan kesengkuyungan masyarakat Jawa Tengah dalam melaksanakan gerakan “Bali Deso Mbngun Deso” tumbuh ke semua kehidupan masyarakat, utamanya kegiatan sector pertanian dalam arti luas, dan menjadi prioritas Jawa Tengah tahun 2008-2013.

Dengan penyediaan pupuk yang cukup, bibit unggul berkualitas, penyempurnaan saluran irigasi, pendampingan pola tanam yang tepat, dertifikasi tanaman dan penyiapan kredit sebagai modal awal dengan bunga rendah, Alkhamdulillah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dengan penyerapan system plaster, hasil pertanian di Jateng triwulan I tahun 2007 dapat memberikan kontribusi 5,3% dari total pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tercapai 5,5%.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut, tepatlah kegiatan SL-PPT itu. Hal itu dapat sebagai contoh bukan saja Jawa Tengah, bahkan ke propinsi lain dengan tersedianya bibt unggul. Dan untuk mendapatkan harga gabah petani yang wajar, agar pemerintah bersedia bersih gudang.

Upaya lain untuk meningkatkan prouksi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah kini telah dirintis pembangunan jalan tol,rintisan kawasan ekonomi khusus Kabupaten Kendal, rintisan pembangunan pakan ternak di Kabupaten Blora, dan pendirian pabrik pupuk organic di beberapa kabupaten.

Dua Penghargaan

Sementara itu, Kepala Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Grobogan Ir. M. Sumarsono,M.Si kepada Gema Bersemi menyambut gembira atas diterima dua penghargaan dari Presden, atas prestasi membanggakan yang di raih daerah ini.

Penghargaan itu, di terima langsung oleh Bupati Grobogan H.Bambang Pudjiono, SH atas keberhasilan Grobogan dalam meningkatkan produksi padi diatas 5%. Kabupaten Grobogan tahun 2008 mampu meningatkan produksi padi 5,1%. Keberhasil itu, berkat kerja keras semua Dinas/Instansi terkait para petani dan yang dimotori kelompok taninya

Peningkatkan produksi padi tersebut, dapat dilihat tahun 2007 dari luas areal 101.994 Ha menghasilkan 571.485 ton, dengan produktifitas rata-rata 5,603 ton/Ha. Sedang untuk tahun 2008 dengan luasan tanah pertanian 103.959 Ha mampu menghasilkan 600.645 ton gabah kering giling, dengan produktivitas meningkat menjadi 5,6 ton/Ha.

Penghargaan kedua dari Presiden RI yang diterima langsung oleh Ketua Kelompok Tani “Ngudi Luhur” Desa Kluwan Kecamatan Penawangan, Nur Kholis, atas prestasinya mengelola kegiatan pertanian bersama anggota dan para petani sekita, termasuk mengelola kegiatan lain yang berhubungan dengan pertanian. Termasuk kegiatan koperasi, pemenuhan saprodi yang tercatat rapi dalam buku administrasi kelompok. Sehingga semua kegiatan dari catatan dapat diketahui, oleh tim penilai. Baik tim penilai lomba verifikasi tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat.

Dikatakan, dari jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Grobogan sebanyak sekitar 300 kelompok, KT “Ngudi Luhur” yang terbaik selama ini. Ke depan prestasi yang di capai “Ngudi Luhur” itu, agar dapat tiru oleh KT lain untuk mengukir prestasi.

“Kepada KT “Ngudi Luhur” yang telah mengkukir prestasi membanggakan itu, ke depan agar dapat menjadi contoh terbaik bagi kelompok tani lain, yang kini belum berkembang, “katanya, singkat, saat medampingi KT “Ngudi Luhur” di Pondok Haji Donoyudan Kabupaten Boyolali.

Ikut mendampingi Bupati Grobogan H.Bambang Pudjiono, SH saat menerima penghargaan dari Presden RI, Kepala Bagian Humas Setda Grobogan Agung Sutanto, SH, Kekan Satpol PP Drs. Daru Wisakti, Kabid Informasi Publik Dinas Perhubungan Infokom Mujahid Fadlil, S.Sos, M.Si dan beberapa staf. (Rahadi Agus Prihanto) Thanks Good Afternoom

HASIL SURVEY RSUD. DR RADEN SOEDJATI GROBOGAN

Hasil SURVEY RSUD Dr.RADEN SOEDJATI GROBOGAN TAHUN 2009

Petugas Kurang Ramah

Jumlah

1709


Kebersihan Lingkungan Kurang


1709

Pelayanan Loket Obat Lama

1595

Ruang Tunggu Panas dan Kurang Nyaman

1564

Pembayaran Dikasir Lama

1400

Penanganan Pasien Lama

1390




Petugas tidak disiplin

122

Pasien Askes Dan Jamkesmas Kurang di Perhatikan

1156

Perbedaan Pelayanan VIP ,Kl III dan Jamkesmas

1144

Ragam Obat Pasien Jamkesmas Kurang

1130

Tidak Ad Pembatasan Jumlah Penjenguk Pasien

1035

Pengguna Jamkesmas di Persulitdalam mendapat pelayanan

981

Kurang Informasi Biaya Yang Di Tanggung ASKES

786

Saluran Air Kurang Lancar

753

Pasien Suit Mencari Petugas (Dokter dan Perawat)

677

Tidak Ada Bel Di Kamar Pasien

665

Kurangnya Sarana Informasi Bagi Pasien Rawat Inap

661

Prosedur Pergantian Infus Berbelit Belit

646

Suara Keluar Masuk Ambulan ,O2 Truk Sampah Berisik

594

Pembayaran di Rawat Jalan Harus berkali kali di lakukan

574

Dokter Kulit Sering Tergesa gesa,Sehingga sulit konsultasi

472

Penderita Gangguan Jiwa jadi satu dengan Pasien Lain

457

Hasil Laboratorium Kurang Akurat

Jendela Wisata Kabupaten Grobogan